Pembahasan terkait revisi UU Nomor 15/2003 di DPR sebenarnya sudah bergerak maju.
Moeldoko mengaku tidak sependapat dengan DPR yang menginginkan pelibatan Koopssusgab TNI dalam perang melawan teror menunggu hasil revisi…
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai partai oposisi akan menyetujui langkah Presiden Joko Widodo melibatkan TNI dalam memerangi terorisme.
Langkah preventif paling baik adalah membersihkan lembaga pendidikan dari SD, SMP, SMA, PT, dan juga ruang publik, mimbar…
Teroris yang melakukan aksi cenderung memiliki agenda sendiri. Terlihat dari modus serangan bom bunuh diri yang menyasar tiga…
Politikus Gerindra Arief Poyuono menilai kicauan akun @jokowi di Twitter soal JKT48 membuktikan Presiden Jokowi membayar konsultan untuk…
Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersiap menerapkan sistem Online Single Submission (OSS).
Badan Legislasi DPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memberikan teguran keras kepada MenPAN-RB) Asman Abnur karena menghambat pembahasan…
Sekretariat Presiden telah mencopot salah satu admin pemegang akun @jokowi di Twitter yang teledor mengunggah cuitan yang tak…
Jokowi menyebutkan pengiriman produk ekspor dalam jumlah banyak itu dipastikan menurunkan biaya logistik yang sangat besar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menambah empat orang staf khusus (stafsus). Keempat stafsus itu merupakan profesional di…
Hamdan Zoelva mengatakan, rentetan aksi teroris belakangan ini sudah cukup menjadi alasan untuk menerbitkan perppu yang mensyaratkan kegentingan…
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, Jokowi menyampaikan tiga hal yang harus dijaga dengan baik.
Ketua Umum PPP M Romahurmuzy menyatakan, pembahasan RUU Antiterorisme sudah sangat mendesak untuk diselesaikan agar bisa segera diberlakukan.
Seharusnya Presiden Jokowi menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.
Mendagri Tjahjo Kumolo melontarkan istilah STMJ yang merupakan singkatan saya tetap memilih Jokowi.
Fadli Zon menyatakan, revisi UU Antiterorisme melibatkan DPR dan pemerintah. Menurutnya, pihak yang mengajukan penundaan justru pemerintah.
Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, menjelaskan untuk tahun ini pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 60 triliun.
RUU terorisme sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2016. Karenanya Jokowi meminta segera dituntaskan.
Presiden Joko Widodo diminta menjadikan tragedi ini sebagai landasan memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BIN.
Presiden Joko Widodo terlihat sangat geram dengan ulah pelaku teror bom bunuh diri yang beraksi di tiga lokasi…
JPNN.com 
