Waketum Partai Golkar Nurul Arifin menilai Presidential Threshold malah berbahaya dalam sistem politik di Indonesia. Simak penjelasannya
PKB dan PAN beda sikap terhadap Presidential Threshold. PKB mau PT 5-10 persen, sementara PAN menginginkan PT 0…
Firli Bahuri menjelaskan argumennya mengenai pelaksanaan pemilu dengan syarat presidential threshold. Dia menganggap cara ini rawan korupsi.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyatakan jika presidential threshold nol persen terwujud, partai politik tidak lagi bisa semena-mena…
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan sejak awal dirinya berpandangan PT 0 persen solusi untuk demokrasi di negeri…
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan bukti kerukunan antarumat beragama sudah terjalin sejak lama
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyatakan evaluasi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden penting dilakukan.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja…
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendukung pembatalan Presidential Threshold melalui lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Kelompok DPD di MPR menyoroti presidential threshold yang dianggap mengganjal suara masyarakat yang menginginkan calon presiden perseorangan.
DPD menilai presidential threshold telah membatasi kemunculan seseorang yang memiliki kemampuan memimpin negara. Oleh karena itu, DPD berikhtiar…
Refly Harun menganggap presidential threshold membuat praktik demokrasi dikendalikan kekuatan finansial.
Abdul Rachman Thaha menilai Ganjar Pranowo berpotensi kuat menjadi figur pendobrak kejumudan parpol dan pemecah kepengapan iklim berpartai…
Saan Mustopa mengeklaim, koalisi Golkar-NasDem memenuhi syarat mengusung capres - cawapres di Pilpres 2024.
LaNyalla menyebut partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan parpol besar sehinga ikut saja tentang keputusan capres.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut PT 20 persen merusak demokrasi hingga menimbulkan pembelahan politik.
Desain pemilu harus dievaluasi lewat revisi UU Pemilu guna mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019.
Rizal Ramli menyebut modal pilkada dan pilpres sangat besar miliaran hingga triliunan karena pencalonan harus lewat parpol.
Rizal Ramli menyebut hakim MK takut berdebat dalam sidang sehingga menolak gugatannya terkait ambang batas pencalonan presiden.
Feri Amsari mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen memang perlu dihapuskan. Pasalnya, Undang-undang Dasar…
JPNN.com 
