Jabar Minggu, 12 September 2021 – 20:02 WIB
Bupati Nina: 14 Desa di Indramayu Ikut Program Kotaku 2021
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan program dari Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR).
DPR RI mendorong Kementerian PUPR memaksimalkan serapan APBN 2022 dengan mempercepat program padat karya tunai
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan program dari Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Basuki berpesan agar program PKT terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Menteri PUPR sebut anggaran program padat karya tunai (PKT) refocusing pada 2021 mengalami kenaikan dari Rp 12,18 triliun.
Kementerian PUPR mencatat PKT mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 110.544 orang hingga awal Maret 2021.
Presiden Joko Widodo meminta dunia usaha memperluas lapangan kerja. Pemerintah saat ini memperluas lapangan pekerjaan dengan melaksanakan program…
Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya. Menurut Presiden program padat karya, mampu memperkuat…
Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai bidang permukiman dan perumahan sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli…
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp41 triliun dana desa dimaksimalkan untuk program padat karya tunai.
Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah segera mengeksekusi program swakelola masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (Cash…
Pemerintah diminta segera mengeksekusi program Padat Karya Tunai tahun 2020 agar membantu rakyat yang menghadapi kesulitan ekonomi di…
Presiden telah menginstruksikan Mendes PDTT untuk mengawal pelaksanaan padat karya tunai dari dana desa.
Pemanfaatan dana desa 2018 wajib menggunakan program padat karya tunai secara swakelola
Sejumlah kementerian turut serta menerapkan program padat karya tunai di desa. Banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari…
Di tingkat pusat, Jokowi telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai.
Program Padat Karya Tunai ini prinsipnya antara lain 30 persen anggaran dana desa wajib digunakan untuk upah pekerja.