Nasional Jumat, 08 Januari 2021 – 14:54 WIB
Jokowi Kalah, PTUN Nyatakan Sitti Hikmawatty Tidak Bersalah
majelis hakim PTUN menyatakan Sitti Hikmawatty tidak bersalah dan kompeten sebagai komisioner KPAI
Tommy Soeharto memenangkan gugatan terkait kepengurusan Partai Berkarya di PTUN Jakarta. Bagaimana reaksi Muchdi PR?
majelis hakim PTUN menyatakan Sitti Hikmawatty tidak bersalah dan kompeten sebagai komisioner KPAI
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan siap mengajukan banding atas putusan atau vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI…
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan bahwa Jaksa Agung ST Buhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum atas pernyataannya…
Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Tatas Usaha Negara (PTUN) Jakarta digugat terkait penilaian kembali pemegang saham pengendali PT…
Presiden Jokowi tidak mengajukan upaya banding atas putusan PTUN yang memenangkan Evi Novida Ginting, yang sebelumnya dipecat dari…
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta memerintahkan pemerintah provinsi agar memberi izin diskotek Golden Crown…
Menyusul pernyataan PTUN Jakarta bahwa pemerintah melanggar hukum, atas pemblokiran internet di Papua tahun lalu, Menkominfo Johnny G…
Evi Novida Ginting mengaku sudah menerima salinan putusan yang ditandatangani Pak Jokowi itu.
Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah melawan PT Bali Towerindo terkait proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019.
Mensesneg) Pratikno mengklarifikasi suratnya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi permintaan kepada lembaga penyelenggara pemilu itu agar…
Komisi III DPR meminta Ketua DPR Bambang Soesatyo memediasi pertemuan antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan…
Jika KPU tetap menolak perintah Presiden, maka KPU merupakan Organ Negara yang akan mengacaukan pemilu 2019 karena Pemilu…
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang atas keputusan KPU yang menyatakannya tak memenuhi…
Hakim MA harus jernih melihat kontruksi hukum yang terjadi antara sengketa pemilihan tata usaha negara pemilihan dengan pelanggaran…
Yusril Ihza Mahendra mendatangi PTUN Banjarmasin untuk menggugat keputusan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut IUP-OP tiga perusahaan…
Pihak KLHK harusnya memberikan kepastian hukum kepada PT RAPP sebagaimana amanat yang diberikan undang-undang
Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019.
Menurut Hamdan, banyak kementerian/lembaga yang belum memahami UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Sudah jamak diketahui bahwa ada ormas atau kelompok tertentu memiliki agenda-agenda yang membahayakan eksistensi NKRI.
Berbagai kritik muncul sebagai bentuk penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi