Program Single Responsibility merupakan respons cepat Pupuk Indonesia Grup atas diterbitkannya aturan baru mengenai pupuk bersubsidi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para petani di seluruh Indonesia untuk meningkatkan penggunaan pupuk sendiri.
SVP Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Teguh Ismartono memastikan kejadian over-firing dan shutdown sudah aman dan…
Anggota DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah kembali merekruut guru PNS karena sekolah kekurangan guru setelah banyak pendidik…
Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Begini penjelasannya.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan akan membatasi komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk subsidi. Begini kata pengamat.
Pupuk Indonesia terus menyiapkan ketersediaan pupuk subsidi di lapangan, terutama di lini 3 sehingga dapat cepat disalurkan saat…
Reward dari Pupuk Kaltim diberikan bagi kios yang berhasil melakukan penebusan pupuk nonsubsidi untuk kuantum tertentu selama periode…
Irjen Nico Afinta membeberkan modus penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 279,45 ton di Jatim. Ada yang akan dikirim ke…
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor mengatakan tidak ada praktek mafia benih padi dan…
Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas berjanji menyampaikan aspirasi petani soal kelangkaan pupuk subsidi.
PT Pupuk Indonesia menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi, salah satunya bernama Distribution Planning & Control System (DPCS).
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) konsisten memastikan penyaluran pupuk berusubsidi tak akan dicampuri oleh mafia pupuk.
PT Mega Eltra sebagai anggota PT Pupuk Indonesia Grup, menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, memperdagangkan pupuk.
Optimalisasi angkutan menjadi penting karena berkaitan erat dengan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan kios resmi.
DPN APTRI menolak pencabutan subsidi pupuk berjenis ZA. Simak penjelasan Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin
Produk Pupuk Indonesia grup memiliki konsistensi kualitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
DPR meminta PIHC untuk bertanggung jawab atas masalah pupuk subsidi yang selama ini menyengsarakan petani
Permasalahan pupuk subsidi timbul dari kurang akuratnya data terkait dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani.
Melalui sistem DPCS, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara real time.
JPNN.com 
