Mahkamah Konstitusi memberi catatan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan yang bersifat open legal policy.
Ketua Pansus UU Pemilu Muhammad Lukman Edy menuturkan, putusan MK mengakhiri polemik konstitusionalitas presidential threshold.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan, idealnya putusan MK tersebut berlaku untuk Pemilu 2024 saja. Jangan berlaku untuk…
Sejumlah bakal calon anggota DPD yang juga pengurus partai politik mencabut berkas pencalonan, pindah jadi caleg DPR.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak berlaku surut alias…
Ramses Lalongkoe meminta Mahkamah Konstitusi menghindari tekanan politik dari luar saat mengambil keputusan setiap perkara yang ditangani hakim…
Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso)…
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap MK segera memutuskan uji materi penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang (UU) Nomor 7…
Ketua KOAR Parlemen, Bondan Wicaksono mengapresiasi dan mendukung keputusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf l…
Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan ojek online sebagai transportasi umum karena pertimbangan keselamatan.
Presiden Jokowi menegaskan, putusan MK soal pencatuman status penganut kepercayaan di KTP bersifat final dan mengikat sehingga harus…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Pasal 245 Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD…
Sebagai lembaga indepeden, KPU harus tetap percaya diri dengan keputusan untuk melakukan verifikasi factual terhadap 12 parpol.
KPU akan melakukan verifikasi factual dengan mendatangi seluruh kantor secretariat parpol dari pusat hingga daerah.
Diprediksi bakal banyak gugatan pemilu jika KPU tidak melakukan verifikasi seluruh partai calon peserta pemilu.
Merujuk putusan MK, KPU akan melakukan verifikasi terhadap semua parpol, baik yang lama maupun yang baru.
Menurut Amali, penyelenggara pemilu cukup merevisi Peraturan KPU yang sebelumnya memisahkan antara verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual.
Said menilai, Pemilu 2019 tidak sah jika KPU tidak melakukan verifikasi factual terhadap 12 parpol.
Ketika KPU memangkas waktu verifikasi faktual terhadap 12 parpol lama agar tercapai ketentuan Pasal 178 dan 179, maka…
Anggota DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, ambang batas pencalonan presiden bukan untuk memunculkan capres tunggal.
JPNN.com 
