Putusan MK menyatakan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun.
Menteri PPPA Yohana Yembise merasa putusan MK terkait uji materi UU Perkawinan, menjadi hadiah terindah bagi kaum perempuan.
MUI akan mempelajari putusan MK terkait batas minimal usia pernikahan, sebab, putusan tersebut berpotensi menimbulkan polemik.
Anak-anak yang dipaksa menikah sering tidak mendapatkan kebahagiaan, seperti Endang yang ikut menggugat UU Perkawinan.
MK mengabulkan permohonan judicial review UU Perkawinan, menggugurkan norma yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan yang…
Dalam putusannya terkait judicial review UU Perkawinan, MK tidak menetapkan batas minimal usia pernikahan.
Petrus Selestinus menilai putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang merupakan koreksi total atas pertimbangan dan…
Mahkamah Konstitusi memberi catatan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan yang bersifat open legal policy.
Ketua Pansus UU Pemilu Muhammad Lukman Edy menuturkan, putusan MK mengakhiri polemik konstitusionalitas presidential threshold.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan, idealnya putusan MK tersebut berlaku untuk Pemilu 2024 saja. Jangan berlaku untuk…
Sejumlah bakal calon anggota DPD yang juga pengurus partai politik mencabut berkas pencalonan, pindah jadi caleg DPR.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak berlaku surut alias…
Ramses Lalongkoe meminta Mahkamah Konstitusi menghindari tekanan politik dari luar saat mengambil keputusan setiap perkara yang ditangani hakim…
Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso)…
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap MK segera memutuskan uji materi penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang (UU) Nomor 7…
Ketua KOAR Parlemen, Bondan Wicaksono mengapresiasi dan mendukung keputusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf l…
Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan ojek online sebagai transportasi umum karena pertimbangan keselamatan.
Presiden Jokowi menegaskan, putusan MK soal pencatuman status penganut kepercayaan di KTP bersifat final dan mengikat sehingga harus…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Pasal 245 Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD…
Sebagai lembaga indepeden, KPU harus tetap percaya diri dengan keputusan untuk melakukan verifikasi factual terhadap 12 parpol.
JPNN.com 
