Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti memprediksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto bakal bertemu.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sulit melihat PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan era Prabowo Subianto. Kenapa?
Menurut Ray Rangkuti, kecenderungan KPK saat ini adalah membidik orang-orang yang berada di luar kekuasaan.
Pengamat politik dari LIMA Ray Rangkuti mengatakan keinginan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sangat sederhana. Minimal tak korupsi.
Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) saat ini dinilai penting, utamanya dalam menjaga hingga membangun demokrasi.
Pengamat Ray Rangkuti menilai para politikus yang mengikuti seleksi calon anggota BPK berpotensi konflik kepentingan.
Upaya Koalisi Banten Maju (KBM) memborong partai dalam Pilgub November mendatang, dinilai akan percuma bila bakal calon yang…
Menurut Ray, penyidik dari Polri itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
Pengamat politik Ray Rangkuti menyesalkan adanya putusan MA yang mengubah ketentuan batas usia calon kepala daerah. Mirip putusan…
Ray Rangkuti menyebutkan lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 melonjak secara tidak wajar.
Pemerhati politik Ray Rangkuti mengatakan jika sampai ada pembentukan tim transisi berarti ada persoalan antara kubu Prabowo dengan…
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai tidak diperlukan adanya kabinet transisi dalam peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada…
Ray Rangkuti menilai kubu pendukung paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud berpotensi bersatu di Pilpres putaran 2…
Ray Rangkuti menganalisis alasan yang membuat Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak pada kontestan pilpres.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan Jokowi telah mengorbankan demokrasi demi kepentingan keluarga. Nepotisme politik harus dilawan.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai keberadaan PP Nomor 52/2023 makin mengancam demokrasi dan membuka ruang-ruang pelanggaran Pemilu.
Netralitas anggota Polri dan kedetakan pejabat dengan calon yang sedang berlaga pada Pilres menjadi perhatian Kapolda Papua.
Akademisi FH Unair Rosa Ristawati menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran setelah putusan MK. Terjadi pembajakan konstitusi.
KPU tidak merevisi PKPU terkait batasan minimal usia capres-cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik KPU yang tidak merevisi PKPU setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan soal batas usia capres-cawapres.
Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut sensitivitas masyarakat untuk menolak praktik nepotisme seperti dinasti politik masih sangat kuat.
JPNN.com 
