Pakar hukum tata negara Refly Harun menyayangkan keputusan Presiden Jokowi menunjuk tujuh anak milenial menjadi stafsuf kepresidenan.
Nama Ahok ramai disebut-sebut menjadi calon menteri. Namun, menurut UU Kementerian Negara, Ahok tidak boleh jadi menteri.
Mahfud MD dan Refly Harun yakin putusan MK soal sengketa Pilpres 2019 sudah keluar, terbukti dengan majunya jadwal…
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai KH Ma'ruf Amin bisa didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden di Pemilu…
Jabatan Ma'ruf Amin sebagai dewan pengawas di BNI Syariah dan Syariah Mandiri tidak akan mengganggu posisi Joko Widodo…
Refly Harun memberi saran yang selama ini belum pernah digunakan dalam memutuskan sengketa Pilpres di MK.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jasa Marga telah mencopot Refly Harun dari jabatan komisaris utama…
Surat yang dikirim Sekretariat Jenderal DPR kepada KPK ihwal pemanggilan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto harus izin presiden,…
Pengamat hukum dan tata negara mengatakan, alasan tidak hadirnya Setya Novanto karena KPK perlu izin kepada presiden terlebih…
Pengakuan sebuah organisasi atau lembaga sebagai ahli waris yang sah terhadap aset nasionalisasi merupakan kejanggalan.
Ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen pada Pemilu serentak di 2019 seharusnya…
Pengacara Refly Harun dinilai sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Pasalnya, dia sudah diberi jabatan sebagai komisaris…
DPR diharapkan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang nantinya
Pakar hukum tata negara Refly Harun menolak dalil pemerintah jika Indonesia dalam kondisi darurat sehingga harus menerbitkan Perppu…
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan, ada pemahaman keliru di masyarakat seolah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor…
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) terus menuai penolakan.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan upaya mengerdilkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah terjadi sejak beberapa tahun…
JPNN.com 
