Kalsel Kamis, 05 April 2018 – 00:30 WIB
Pedagang Nomor Seluler Menunggu Keputusan Kemkominfo
Kebijakan Kemkominfo membatasi satu NIK hanya untuk registrasi tiga nomor seluler diprotes para pedagang kartu perdana atau nomor…
Untuk melindungi hak konsumen terkait sisa pulsa agar tidak hangus, kartu seluler lama masih bisa diregistrasi meski sudah lewat…
Kebijakan Kemkominfo membatasi satu NIK hanya untuk registrasi tiga nomor seluler diprotes para pedagang kartu perdana atau nomor…
Pemerintah mengabulkan protes para penjual nomor seluler yang keberatan aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 nomor.
Demo di depan Istana Negara tentang pembatasan registrasi nomor provider oleh pemerintah yang dianggap merugikan pedagang kartu seluler.
Pembatasan registrasi nomor provider oleh pemerintah dianggap merugikan pedagang kartu seluler.
Ombudsman RI mendapatkan informasi tentang adanya penggunaan satu NIK untuk registrasi ribuan nomor seluler.
Celah dalam regulasi dinilai sejumlah kalangan dapat memang bisa memicu penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar.
Pembeli nomor ponsel mestinya melakukan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga (KK) sendiri.
Penjual kartu perdana di toko ponsel mengungkapkan bahwa kartu tersebut telah didaftarkan atau terigistrasi.
Kemenkominfo menegaskan akan memblokir nomor yang belum melakukan registrasi hingga batas akhir pada tanggal 28 Februari 2018.
Jumlah nomor seluler yang diregistrasi terus meningkat, batas waktu hingga 28 Februari 2018.
Menurut Rudiantara, selain mudah registrasi itu juga gratis dan aman. Mudah karena hanya menggunakan NIK (nomor induk kependudukan)…
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, kebijakan registrasi ulang kartu seluler prabayar sangat baik untuk mendata para pemilik ponsel dan…
Kegagalan resgistrasi kemungkinan hanya dialami segelintir pengguna nomor telepon Telkomsel karena jumlahnya cukup banyak, sehingga sistemnya sedikit terganggu.
Kebijakan meregistrasi ulang nomor telepon seluler diberlakukan pemerintah sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 mendatang.
Kemenkominfo wajib menjamin data pribadi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun. Inilah kekhawatiran masyarakat yang harus dijawab…
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, pemerintah harus bisa menjamin kerahasiaan data kependudukan untuk registrasi nomor…
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI meminta masyarakat tak usah khawatir soal kebijakan registrasi ulang nomor ponsel prabayar…
Kemendagri mencatat antusiasme masyarakat terhadap program registrasi ulang nomor ponsel prabayar cukup tinggi.
Kemendagri mencatat adanya lonjakan akses atas layanan kependudukan seiring kebijakan pemerintah mewajibkan registrasi ulang nomor ponsel sesuai KTP…
Masyarakat yang kesulitan melakukan registrasi ulang, dapat mendatangi gerai-gerai operator seluler yang ada.