Masih ada 30 persen pemda yang belum mengajukan usulan kebutuhan ASN untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2019.
Dalam perpanjangan waktu tersebut, lanjutnya, instansi pusat dan daerah, di samping menyampaikan usulan kebutuhan.
Pendaftaran CPNS 2019 diperkirakan pada Oktober mendatang, yang alokasinya lebih sedikit dibanding PPPK.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, penyelesaikan masalah honorer K2 lewat jalur PPPK atau CPNS harus tuntas pada…
Rekrutmen PPPK maupun CPNS bukan untuk memberikan orang pekerjaan atau meloloskan semua honorer K2.
Honorer K2 usia di atas 35 tahun tidak akan mendapat perlakuan khusus dalam rekrutmen PPPK 2019 tahap II.
Tenang, masih ada waktu lima tahun bagi honorer K2 dan nonkategori untuk berkompetisi mendapatkan status PNS maupun PPPK.
Rekrutmen PPPK 2019 tahapn kedua tidak hanya untuk honorer K2, melainkan juga untuk pelamar umum.
Rencana pemerintah melakukan rekrutmen PPPK tahap II 2019 bukan hanya untuk honorer K2 dankategori, diprotes honorer K2.
Apabila tidak ada pengusulan rekrutmen PPPK dan CPNS dari Pemda maka dianggap tidak akan melaksanakan pengadaan ASN 2019.
Para Honorer K2 yang tidak lulus res PPPK tahap pertama 2019, boleh ikut lagi pada rekrutmen tahap kedua…
Seleksi PPPK tahap kedua 2019 akan dibuka untuk umum, jadi honorer K2 dan nonkategori akan diadu dengan pelamar…
Rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK tahap kedua tahun ini, usulan kuota terbanyak untuk guru dan tenaga kesehatan.
Bagi honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun, Menteri Muhadjir Effendy menyarankan ikut seleksi PPPK.
Mundurnya proses rekrutmen PPPK itu terjadi karena belum selesainya beberapa persoalan teknis.
Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636, sisanya untuk CPNS yang terdiri dari ikatan…
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, alokasi CPNS dan PPPK 2019…
Rekrutmen CPNS dan PPPK, dengan menempatkan jumlah PPPK lebih besar dibandingkan PNS, Eko yakin sistem kepegawaian di Indonesia…
Problem kekurangan guru di Kabupaten Ngawi diharapkan bisa teratasi dengan rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Mudzakir menyebutkan, untuk pemda, alokasi rekrutmen CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK.
Kepala daerah diminta memprioritaskan honorer K2 dalam rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap dua tahun…
JPNN.com 
