Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK maka bisa berdampak buruk terhadap hubungan dengan legislatif.
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi bakal mengeluarkan Perppu KPK.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan oknum-oknum di KPK dan pendukungnya terlalu gede rasa…
UU KPK hasil revisi itu merupakan peristiwa konstitusional biasa yang tidak perlu diributkan.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai tidak terdapat unsur pelemahan dari revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan…
Presiden Joko Widodo alias Jokowi diimbau harus tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil…
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menghormati apa pun keputusan yang nanti diambil Presiden Jokowi terkait polemik perubahan UU…
Aksi renungan malam dan doa bersama di KPK untuk mengenang mahasiswa yang gugur dalam aksi demonstrasi 23-24 September.
Penerbitan Perppu ini tidak memenuhi salah satu unsur kegentingan memaksa. Secara otomatis UU ini berlaku setelah satu bulan…
Anggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan…
KPK memanfaatkan uang negara dan uang donatur dari Kebijakan Nasional Sistem Keuangan Negara sehingga harus diaudit.
PDIP mengharapkan masyarakat tidak membiasakan diri menolak sementara belum melihat hasil dari produk Undang-undang termasuk UU KPK.
Mahasiswa menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK hingga tanggal 14 Oktober 201
Semua elemen diharapkan bisa memaksilkan opsi lain yang diakomodir konstitusi, jihad konstitusi melalui judicial review dapat dilakukan oleh…
Terjadi salah ketik atau typo di UU KPK pada Pasal 29 Huruf e yang telah disahkan 17 September…
UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi.
Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan…
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang mempersoalkan UU KPK hasil revisi melalui judicial review.
Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi termasuk Perppu KPK harus demi kepentingan negara bukan karena desakan.
JPNN.com 
