Setelah revisi UU KPK sejumlah elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi ramai berkumpul di gedung antikorupsi tersebut.
Mereka memberikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah karena telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK.
Ketua Umum Ikatan ALumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan masyarakat semestinya dilibatkan dalam revisi UU…
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY pada 2012 menyatakan belum tepat waktunya untuk merevisi UU KPK.
Revisi UU KPK mendapat penolakan keras dari penggiat korupsi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menganggap rancangan DPR itu…
Massa aksi Gerakan Aktivis Nusantara menyatakan, sudah semestinya Wadah Pegawai (WP) KPK dibubarkan karena berpotensi menimbilkan kegaduhan.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku tak keberatan dengan undang-undang baru hasil revisi tentang lembaga yang kini menaunginya.
Ratusan masa pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam MPD kembali mengggeruduk kantor DPR RI. Massa memberi apresiasi kepada…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah resmi ketok palu persetujuan DPR atas Revisi UU KPK.
Koordinator ICW Lalola Easter menyatakan kecewa dengan langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Revisi UU KPK.
Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK, yakni UU Nomor 30 tahun 2002, Selasa (17/9).
Sejumlah syarat untuk menjadi dewan pengawas diatur pada Pasal 37D revisi UU KPK, antara lain berstatus WNI, tidak…
Revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai polemik. Banyak pihak yang tak setuju dengan revisi…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai persetujuan Presiden Jokowi atas RUU KPK bukan hal mengejutkan. Menurutnya, Jokowi menganggap…
Revisi UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah, mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara alias…
Koordinator ICW Lalola Easter mengaku pihaknya akan mengajukan uji materi setelah Revisi UU KPK disahkan.
Menkumham Yasonna H Laoly meyakini UU baru KPK hasil revisi akan membuat lembaga antirasuah itu lebih kuat dan…
Sikap politik Komisi III DPR RI yang sepihak menentukan revisi Undang-undang KPK bukan contoh negarawan
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan catatan atas Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002…
Partai Gerindra menolak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dipilih oleh presiden.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya hak dan kewenangan penuh menunjuk anggota Dewan Pengawas perama di Komisi Pemberantasan…
JPNN.com 
