Privy mengembangkan fitur ERDS untuk mengamankan transaksi keuangan digital setelah revisi kedua UU ITE disahkan.
Indonesia perlu melakukan pengesahan terhadap revisi UU ITE sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut revisi kedua terhadap UU ITE bakal mengubah 14 Pasal dan ada tambahan 5…
Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Imam Addaruqutni menilai Undang-Undang ITE perlu segera direvisi, jangan sampai kasus yang membuat presiden turun tangan ini muncul…
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak publik untuk mengupas persoalan pada UU ITE, agar bisa terselesaikan dalam perubahannya…
Koalisi Serius Revisi UU ITE meminta DPR RI mengkaji secara serius Revisi UU ITE yang diinisiasi pemerintah. RUU…
Hemi Lavour Febrinandez merespons masuknya revisi UU ITE dalam Prolgenas Prioritas 2022, simak penjelasannya.
Penanganan khusus terkait Hoaks di dalam draft UU ITE sangat penting di tengah kehadiran internet yang sudah menjadi…
Partai NasDem di DPR menyatakan sikap terkait rencana pemerintah yang ingin merevisi UU ITE
Pimpinan Baleg DPR RI menyambut positif rencana pemerintah merevisi UU ITE karena itu sesuai aspirasi masyarakat.
UU ITE dianggap memicu konflik, merugikan masyarakat, dan bikin tidak nyaman dalam bermedia sosial sehingga perlu direvisi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komisi Media, Komunikasi dan Informatika Dedi Ermansyah menyebut pemerintah dan DPR tidak serius untuk…
Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi Kedai Kopi Johny untuk berdiskusi dan mendengarkan keluhan masyarakat terkait UU ITE
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Presiden Jokowi mesti benar-benar berkomitmen menjawab kegundahan publik dengan merealisasikan…
Komnas Perempuan dan Komnas HAM beber alasan mendukung rencana rencana revisi UU ITE.
Otto Hasibuan menilai UU ITE harus direvisi karena banyak pasal yang multitafsir.
Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano merespons gelombang desakan serta dukungan agar UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU…
Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan syarat revisi UU ITE bisa dilakukan, salah satunya soal pasal karet.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan meskipun diterbitkan pedoman oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, UU ITE…
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah usulkan tiga skenario untuk akhiri ketidakpastian hukum, memuji inisiatif Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
JPNN.com 
