Pilpres Selasa, 06 Februari 2024 – 14:05 WIB
Revisi UU KPK Hingga Akali Aturan MK, Jokowi Dinilai Rakus Kekuasaan
Presiden Jokowi terus mendapatkan sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok akademisi dan aktivis demokrasi.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai aturan ini yang membuat pendaftar capim KPK sepi.
Presiden Jokowi terus mendapatkan sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok akademisi dan aktivis demokrasi.
Capres RI Anies Baswedan singgung standar etika di KPK ketika bicara komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi bergerak di Malang. Mereka menyuarakan penyelamatan demokrasi, tolak nepotisme, lawan politik dinasti, dan pelanggaran…
Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas soroti upaya pelemahan KPK pascarevisi UU dan isu taliban.
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menanggapi putusan MK soal mekanisme penyadapan di KPK.
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyebut berbagai masalah yang terjadi di KPK bukan akibat revisi UU tentang lembaga…
Pakar hukum Bagir Manan menilai Presiden tidak menandatangani revisi UU KPK atau UU Nomor 19 Tahun 2019 sebagai…
Pelemahan KPK akan kelihatan dalam satu atau dua tahun ke depan, apakah yang melemahkan itu dewan pengawas, pimpinan,…
Pascapengesahan revisi UU KPK, timbul keinginan untuk terus menggelorakan semangat memberantas korupsi.
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani, membantah DPR mempersulit KPK untuk memperoleh dokumen terkait revisi UU KPK.
Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal langkah tiga pimpinan KPK mengajukan gugatan judicial review Undang-undang nomor 19 tahun…
Pimpinan KPK, Laode M Syarif, mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, secara pribadi.…
Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang mengajukan permohonan uji…
Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Sa’id mengaku setuju dengan keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja Jilid I, Yasonna H Laoly kembali masuk daftar calon menteri dan sudah…
BEM Nusantara menilai unjuk rasa rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.
Kemenkumham resmi mencatat UU KPK hasil revisi diundangkan di Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang…
Arsul Sani meluruskan informasi menyesatkan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lagi…
Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi menjadi kewenangan Presiden…
Jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK maka bisa berdampak buruk terhadap hubungan dengan legislatif.