Menkumham Yasonna H Laoly meyakini UU baru KPK hasil revisi akan membuat lembaga antirasuah itu lebih kuat dan tak…
Sikap politik Komisi III DPR RI yang sepihak menentukan revisi Undang-undang KPK bukan contoh negarawan
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan catatan atas Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002…
Partai Gerindra menolak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dipilih oleh presiden.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya hak dan kewenangan penuh menunjuk anggota Dewan Pengawas perama di Komisi Pemberantasan…
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tegas menolak ketentuan tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dalam Revisi…
Direktur Eksekutif SETARA Institut Ismail Hasani mengkritik keras Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK.
Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi…
Tujuh fraksi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tanpa catatan,…
Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan…
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan konsep Dewan Pengawas KPK yang disetujui oleh Baleg DPR dengan pemerintah.
Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode…
Komnas meminta Wadah Pegawai KPK dibubarkan karena menjadi biang kegaduhan dari dalam lembaga antirasuah tersebut.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Taufiqulhadi mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas rencana melantik…
Wakil Ketua Umum KADIN Melli Darsa menilai revisi UU KPK sebagai hal wajar. Namun, proses pembahasannya tetap perlu…
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tengah mencermati ide tentang pembentukan dewan pengawas bagi lembaga yang menaunginya.
Revisi UU KPK sudah dimasukkan dalam prolegnas di DPR dalam pembahasan sejak 2010 lalu.
KPK menilai pembahasan revisi UU KPK yang ditargetkan kelar sebelum pergantian keanggotaan DPR itu ditunda dulu.
Survei Litban Kompas memperlihatkan 44,9 persen respondenmendukung revisi UU KPK< sedangkan 39,9 persen lainnya menolak.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tinggal dikompromikan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Arsul Sani menyebut kursi pimpinan KPK tidak boleh melompong setelah…
JPNN.com 
