Dewan Guru Besar UI mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi UU Pilkada.
Revisi UU Pilkada yang dipaksakan Baleg DPR akan cacat hukum kronis dan batal karena bertentangan dengan UUD 1945.
Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Istana memang menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada bisa…
Pasukan berseragam serbahitam dengan senjata lengkap sempat terekam menjaga area luar ruang Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen,…
Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin bersuara lantang menyikapi beleid yang masuk dalam revisi UU Pilkada
Fraksi PDIP memprotes keputusan Baleg DPR RI yang putusan MA soal batas usia minimal cagub atau cawagub masuk…
Baleg DPR melaksanakan rapat membahas revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak berniat untuk mengusulkan revisi dua undang-undang berkaitan dengan Pemilu.
PDI Perjuangan menganggap UU Pilkada Serentak belum diperlukan. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi.
Mendagri Tjahjo Kumolo melontarkan sinyal positif tentang kesediaan pemerintah membahas revisi atas UU Pilkada sebagaimana usulan Bawaslu.
Jelang pilkada serentak 2020, muncul desakan untuk merivisi Undang-Undang Pilkada, terkait kewajiban anggota dewan mengundurkan diri jika maju…
Zainudin Amali memastikan sampai saat ini tidak ada rencana sedikitpun merevisi UU Pilkada. Bahkan, revisi UU Pilkada tidak…
Wacana evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat dan revisi UU Pilkada kembali mencuat
JPNN.com 
