Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap pembahasan revisi UU Antiterorisme bisa segera diselesaikan.
Pemerintah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur lebih rinci pelibatan TNI dalam melawan aksi terorisme.
Revisi UU Antiterorisme berpeluang bisa disahkan pada pekan depan jika pada rapat Rabu (23/5) bisa disepakati definisi terorisme.
Jika masih ada parpol yang tidak setuju revisi UU tindak pidana terorisme, bisa jadi karena cari simpati dari…
Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Antiterorisme
Partogi Nainggolan mengatakan perdebatan soal definisi terorisme dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh berlarut-larut.
Desakan agar DPR segera mengesahkan revisi UU Antiterorisme muncul setelah terjadinya rangkaian serangan teror di Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram Partai Gerindra dituding menolak revisi Undang-undang Antiterorisme.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, kehadiran undang-undang baru soal pemberantasan terorisme sudah sangat mendesak.
Anwar Budiman mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemberantasan Terorisme.
Sekretaris Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengutuk keras tindakan biadab teroris yang melakukan aksi pengeboman di…
ledakan bom terjadi di tiga gereja di Surabaya dan menewaskan sejumlah umat yang beribadah.
Keterlibatan masyarakat dan penguatan nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi kunci pencegahan radikalisme dan terorisme ke depan.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisma (BNPT) Ansyaad Mbai menyindir DPR terkait tidak kunjung tuntasnya pembahasan RUU Antiterorisme.
Maraknya aksi teror belakangan ini telah membuat sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003…
Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri meminta kepada DPR RI untuk mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003…
Ketua Setara Institute Hendardi menilai, peran TNI dalam pemberantasan terorisme tidak perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15/2003…
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengecilkan peran Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang sekarang berlaku, menuai kritik dari
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris tak sependapat dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dimasukkan ke dalam revisi…
Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengaku setuju dengan gagasan tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI)…
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengharapkan ide pemerintah tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak disikapi…
JPNN.com 
