Hukum Senin, 23 September 2019 – 15:33 WIB
Demo di Depan DPR, Sebagian Jalan Gatot Subroto Ditutup
Demo di depan DPR berasal dari massa yang berbeda yang menolak RKUHP dan mendukung revisi UU KPK
Mahasiswa dari berbagai universitas membawa isu RKUHP dan menolak atas pengesahan Revisi Undang-undang KPK.
Demo di depan DPR berasal dari massa yang berbeda yang menolak RKUHP dan mendukung revisi UU KPK
Pimpinan DPR bersama pemimpin fraksi, Komisi III dan Panja RKUHP akan menggelar pertemuan silaturahmi dengan Presiden Jokowi, Senin…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan pemerintah bisa segera menuntaskan persoalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Kepolisian menyiapkan dua kendaraan taktis dan dua kendaraan barakuda untuk menyekat massa pro dan kontra RKUHP.
Penolakan terhadap draft RUU KUHP kian luas, tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, sekitar 9.000 tukang gigi siap…
Penyanyi sekaligus politikus, Krisdayanti mengaku ikut resah dengan sejumlah pasal dalam revisi KUHP.
Fraksi Partai Nasional Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif usulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar Revisi…
Ada peringatan dari pemerintah negara asing agar warga negaranya waspada berwisata ke Bali dengan kemungkinan disahkannya RKUHP.
MUI menilai, pasal perzinaan di RKUHP terjadi perluasan, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia
Sebelumnya Presiden Jokowi menunda pengesahan RKUHP yang telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan Komisi…
Ada sejumlah pasal karet dalam RKUHP yang tidak jelas sehingga bisa berpotensi memenjarakan banyak orang.
Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
Masih ada pasal karet dalam RKUHP yang berpotensi disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab.
Selama masa penundaan RKUHP sebaiknya semua pihak aktif mencari solusi dari pasal-pasal yang dianggap krusial.
Asfinawati menilai RKUHP banyak berisikan pembatasan hak sipil. Contohnya muncul pasal pelarangan terhadap jurnalis meliput persidangan.
Gerindra mengklaim sudah lebih dahulu berupaya agar RKUHP tidak segera diundangkan.
Menkumham Yasonna mengatakan, masalah zina dan kumpul kebo ikut diatur di RKUHP agar tidak muncul persepsi pemerintah menyetujui…
Pasal 470 draf RKUHP mengatur mengenai ancaman hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungan alias aborsi.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa para pimpinan fraksi terkait usulan Presiden Jokowi tentang penundaan…
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Maidina Rahmawati heran dengan munculnya pasal penghinaan presiden di dalam…