Politik Minggu, 11 Oktober 2020 – 18:37 WIB
Prof Romli Sebut UU Cipta Kerja Pangkas Potensi Korupsi di Birokrasi
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menyengsarakan rakyat
Prof Romli turut mengomentari polemik 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menyengsarakan rakyat
Pakar hukum Romli Atmasasmita mengaku tidak sepakat dengan revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan
DPP PSI kembali menegaskan sikap penolakan terhadap pasal-pasal penodaan agama di dalam Rancangan KUHP
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang sepak terjang terorisme dan ISIS serta vonis penyerang Novel Baswedan…
Prof Romli meminta masyarakat tidak buru-buru ribut, protes atau teriak ada rekayasa soal kasus Novel Baswedan.
Juru bicara PSI Guntur Romli heran mendengar rencana Ketua KSPI Said Iqbal menggugat Gojek terkait PHK terhadap 430…
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Romli Atmasasmita membandingkan KPK di Era Abraham Samad dengan Firli Bahuri
Pakar hukum Romli Atmasasmita jadi korban peretasan ponsel. Nomor ponselnya yang digunakan untuk pesan WhatsApp (WA) dambil alih…
Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengkritik dua OTT terakhir yang dilakukan KPK
Penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011.
Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Prof Romli Atmasasmita menilai, tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang…
Menurut Romli, publik harus memperhatikan pengaturan kewenangan dan tugas KPK dalam draf revisi UU KPK. Hal tersebut untuk…
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi UU KPK adalah sebuah keniscayaan
Revisi Undang-undang KPK dianggap penting untuk mengembalikan semangat dan cita-cita pembentukan lembaga antirasuah itu.
Romli Atmasasmita menilai perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 17 tahun telah diwarnai penyimpangan dan gagal meningkatkan Indonesia…
Lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari jerat hukuman disebabkan kecerobohan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) dalam penanganan perkara
Foto di akun Guntur Romli itu menjadi viral, memancing obrolan warganet di Twitter.
Pakar Hukum Pidana, Prof Romli Atmasasmita melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat undang-undang dalam pemberantasan…
Romli Atmasasmita, Margarito Kamis dan Jimly Asshiddiqie punya pandangan berbeda soal deklarasi kemenangan Prabowo Subianto.
Elektabilitas calon anggota legislatif (caleg) pendatang baru di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III mampu menyaingi para petahana