Munarman bersama tim penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum sama-sama tidak berkenan dengan vonis tiga tahun penjara.
Menko Polhukam Wiranto mengaku tidak ingin Indonesia hancur gara-gara hoaks alias kabar bohong. Karena itu dia mewacanakan pembuat…
Praktisi dan akademisi hukum Suhardi Somomoeljono berharap pengesahan Undang-Undang Antiterorisme akan membuat penangangan terorisme di Indonesia lebih baik.
Pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme harus diatur secara ketat di Perpres, sebab terorisme merupakan wilayah penegakan hukum.
Ketua Kaukus Pancasila DPR Eva K Sundari menyatakan, UU Antiterorisme baru memuat perbaikan signifikan mulai di bidang pencegahan…
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan, aparat negara telah diberi payung hukum baru untuk perangi terorisme sehingga…
RUU Antiterorisme resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Jumat (25/5), memuat sejumlah poin penting.
Jangan sampai negara terlambat dan gagal mengantisipasi. Cukuplah kejadian di Marawi Filipina sebagai pelajaran.
Pemerintah dan DPR telah menyetujui RUU Antiterorisme yang mengatur pelibatan TNI dalam perang melawan teroris. Detail pelibatan TNI…
Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, aksi terorisme merupakan kejahatan yang sangat terkutuk dan berbahaya bagi kemanusiaan dan kedaulatan…
Fadli Zon mengatakan, penegakan hukum terorisme jangan sampai mengabaikan hak warga negara
Politikus Partai Gerindra menganggap dugaan WNI pulang Suriah berarti teroris adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar HAM.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, bola tentang RUU Antiterorisme kini ada di pemerintah. Sebab, DPR telah menyetujuinya untuk…
Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, penegakan hukum kasus terorisme sesuai undang-undang tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia…
Pembahasan pansus tentang RUU Antiterorisme berjalan secara kekeluargaan tanpa ada perbedaan pendapat.
Tim sinkronisasi berharap tidak ada pasal yang bertentangan dalam RUU Antiterorisme
Ketika masuk ke paripurna, seluruh persoalan krusial di dalam RUU Antiterorisme sudah selesai dibahas, termasuk masalah definisi.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih mengakui, pembahasan definisi terorisme memang ditunda pemerintah
Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme M Syafii menyatakan, pemerintah belum menyodorkan definisi terorisme yang jelas dan tidak multitafsir.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan, RUU Antiterorisme ditargetkan bisa disahkan menjadi UU pada Jumat (25/5).
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pada 2002 sudah banyak negara mendefinisikan terorisme sebagai ancaman yang harus dihadipi…
JPNN.com 
