Penuidik senior KPK Novel Baswedan menduga ada praktik rasuah di balik pemaksaaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Arief Poyuono merespons terkait RUU Ciptaker serta menanggapi aksi mogok nasional buruh.
Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi DPR RI di tengah pandemi covid-19 dinilai sebagai buah kerja keras…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Presiden Jokowi yang membanggakan penanganan Covid-19 di Indonesia kemudian soal…
Sekjen KPA Dewi Kartika menilai pemerintah menerapkan standar ganda dalam menerapkan aturan PSBB.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai kehadiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memangkas dan mempermudah berbagai…
Jika RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU maka hambatan yang selama ini muncul dan pasti akan terjadi itu…
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) berencana menggelar unjuk rasa bertitel Aksi Nasional : Pemogokan Umum Rakyat Indonesia pada…
Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak RUU Ciptaker dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat dua di rapat paripurna.
Irwan Fecho menyarakan Presiden Jokowi tidak gegabah menyetujui pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Fraksi PD memberikan sejumlah catatan kritis dalam menolak RUU Cipta Kerja. Mulai dari masalah hak buruh, hingga tenaga…
DPD menyakini bahwa perubahan regulasi kemudahan berusaha dalam RUU Cipta Kerja menyinergikan dan mengintegrasikan pembangunan daerah dalam bingkai…
Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Nining Elitos merasa geram dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU Ciptaker merupakan hal biasa. Harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang.
DPD memastikan akan mengawal implementasi RUU Cipta Kerja untuk memajukan daerah.
Fraksi Gerindra menilai RUU Cipta Kerja merupakan tonggak sejarah penataan sistem perizinan.
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan semua catatan yang muncul dalam pembahasan RUU Ciptaker.
Fraksi PKS menolak RUU Ciptaker untuk dibawa dalam rapat pengambilan keputusan tingkat dua di paripurna DPR.
Fraksi Demokrat akan menolak jika pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja
Airlangga Hartarto menyebut kehadiran RUU Cipta Kerja memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
RUU Cipta Kerja telah menegaskan peran dan fungsi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat.
JPNN.com 
