Humaniora Sabtu, 03 Oktober 2020 – 11:15 WIB
UU Cipta Kerja Memberi Kepastian Terkait Pemanfaatan Lahan di Kawasan Hutan
Beragam manfaat dan keuntungan akan didapatkan oleh masyarakat dari RUU Cipta Kerja yang akan segera diundangkan
Baleg DPR menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. PKS dan Demorkat menolak.
Beragam manfaat dan keuntungan akan didapatkan oleh masyarakat dari RUU Cipta Kerja yang akan segera diundangkan
DPR memastikan Baleg sudah mengakomodasi masukan buruh dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan tinggal tunggu finalisasi di…
RUU Cipta Kerja membolehkan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengeluarkan sertifikasi halal.
Pelaku usaha berskala kecil lewat RUU Cipta Kerja juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah membuat surat edaran yang menyatakan sikap resminya terkait adanya rencana mogok kerja,…
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengumumkan Maklumat KAMI terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.
KAMI sampaikan enam alasan kenapa omnibus law RUU Cipta Kerja harus ditolak jadi UU.
Pemerintah diminta menjaga kelangsungan IHT, industri makanan dan minuman (mamin) yang merupakan ladang penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) membeberkan alasan tidak akan ikut demo pada 6-8 Oktober 2020 terkait RUU Cipta…
Ketua Umum LPPC19-PEN Arief Poyuono meminta RUU Ciptaker harus segera disahkan dan vaksinasi Covid-19 dipercepat.
Azis mengaku pimpinan Baleg meminta persetujuan untuk menggelar rapat RUU Cipta Kerja di luar Kompleks Parlemen.
Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan atas omnibus law…
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah sepakat untuk menuntaskan pembahasan ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa organisasi butuh bersepakat menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari.
Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di…
Pemerintah dan DPR RI saat ini tengah menggodok aturan RUU Cipta Kerja di sektor pertanian.
PImpinan MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menyetop pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Menurut Berly, kemunculan RUU Cipta Kerja berangkat dari beberapa permasalahan antara lain banyak peraturan yang tumpang-tindih
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai pertanian Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, ketika RUU Cipta…
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga meminta cakada untuk mengampanyekan siapa sesungguhnya Bung Karno.