Dalam rapat pengganti Bamus tersebut telah disepakati pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan Baleg.
Pemerintah perlu melakukan reformasi ekosistem ketenagakerjaan untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran di tengah pelambatan ekonomi.
Arief Poyuono mengajak mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, sopir angkot menolak omnibus law tersebut.
Ketua Umum Federasi Serikat Badan Usaha Milik Negara Bersatu Arief Poyuono kembali mengajak seluruh masyarakat menolak RUU Omnibus…
Menurut Hasto, kajian dalam perspektif ideologis harus tetap dilakukan agar nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan upaya membangun kedaulatan…
Hasto menyatakan bahwa PDIP membuka pintu bagi pihak mana pun yang hendak memberikan masukan dan kritik soal Rancangan…
Dia menilai Omnibus Law Cipta Kerja hadir untuk menciptakan lapangan kerja dan memastikan hak dan kesejahteraan buruh tercapai.
Heri Gunawan bertanya-tanya apakah RUU sapu jadat yang dimunculkan Jokowi pada pidato kenegaraan yang lalu di Parlemen, sebuah…
Firman berharap pemerintah dan DPR bisa merespons cepat wabah itu agar tidak terlalu berdampak pada perekonomian nasional.
Universitas Airlangga merasa terpanggil melaksanakan dialog publik untuk mendengar aspirasi masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja.
Menurut anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, konsep draf yang diajukan pemerintah banyak yang tak masuk akal.
DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini sehingga tidak ada yang dirugikan.
Menurut Said, pemerintah selama ini tidak melibatkan publik dalam membahas aturan tersebut.
Kata Mahfud, terdapat pihak yang tidak paham secara utuh tentang isi dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajarannya berkunjung ke markas Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2) malam…
Gubernur Riau H Syamsuar memastikan serikat pekerja tidak perlu khawatir terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.
PKS minta RUU Cipta Kerja tidak terburu-buru dibahas. Sebab, banyak hal yang perlu dikaji satu per satu.
PKS mendesak pemerintah Jokowi mencari terobosan lain dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan kerja.
Omnibus Law bukanlah janji politik Jokowi. Saat Pilpres 2019, Jokowi tidak sekali pun menyinggung Omnibus Law.
Pengaturan upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak adil karena setiap daerah berbeda-beda kondisi ekonominya.Dampaknya buruh bisa tekor.
Baidowi memandang pengaturan upah minimum oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tidak…
JPNN.com 
