Politik Jumat, 11 Desember 2020 – 20:37 WIB
DPD: RUU Daerah Kepulauan Sangat Strategis
DPD usul RUU Daerah Kepulauan dan RUU BUMDes masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD RI bersama DPR RI dan Pemerintah telah mengusulkan dua RUU…
DPD usul RUU Daerah Kepulauan dan RUU BUMDes masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
DPD berharap RUU Daerah Kepulauan bisa segera dituntaskan untuk menjadi payung hukum bagi negara bersikap adil kepada masyarakat.
DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan DPR RI terkait pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta Kongres PMKRI ikut mendorong pelaksanaan UU Daerah Kepulauan yang telah diusulkan…
DPD memasukkan RUU Daerah Kepulauan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020.
Pemerintah diharapkan memberikan respons yang positif dan beriktikad baik dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang.
Pemerintah diharapkan memberikan respons yang positif dan beriktikad baik dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang.
RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi DPD merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah kepulauan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono berjanji terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan agar segera disahkan…
Isu utama dalam draft RUU Daerah Kepulauan adalah soal perluasan kewenangan konkuren pemerintah daerah dan dana khusus kepulauan.
DPR RI bersama DPD RI dan Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, sert ini membahas, percepatan pembahasan dan pengesahan…
Politikus PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends geram kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah karena menghina
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa miris dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak memberi prioritas pada RUU Daerah…
Nono Sampono berharap agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan untuk dapat memajukan daerah-daerah kepulauan yang mengalami kesenjangan.
Pengesahan RUU Daerah Kepulauan sejak awal disuarakan oleh enam provinsi yang tergolong sebagai provinsi kepulauan.