Legislatif dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam…
PKS mengusulkan ada pemilihan DPRD tingkat II di Daerah Khusus Jakarta dan usulan tersebut masuk dalam RUU DKJ,…
Badan Legislasi DPR RI menyoroti sisi keistimewaan yang akan dimiliki Jakarta ketika pemerintah bersama parlemen membahas RUU Daerah…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memasang target penyelesaian Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU…
Mendagri Tito mengungkap urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota penyangga di sekitarnya.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan ada perbedaan draft RUU DKJ versi pemerintah dengan DPR.
RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD
Selain itu, terang dia, kehendak tersebut mencederai semangat reformasi 1998 yang menghendaki penguatan azas desentralisasi
Fraksi PKS menegaskan penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden sebagaimana di dalam RUU DKJ merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
Marco menyampaikan Jakarta merupakan wilayah kota yang harus disatukan secara demokratis, bukan dengan ditunjuk seorang pemimpin, karena hal…
Menurut Timnas AMIN, banyak sekali kekurangan jika gubernur dipilih oleh Presiden yang nantinya bertempat di Ibu Kota Nusantara…
Surya Paloh memerintahkan Fraksi Partai NasDem di DPR RI menolak klausul gubernur Jakarta ditunjuk presiden dalam RUU DKJ.
Yandri Susanto menegaskan PAN menolak usulan gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Dia menegaskan gubernur seharusnya dipilih rakyat.
Anggota Baleg DPR Darmadi Durianto mengungkapkan Fraksi PDIP DPR saat ini masih mengkaji dan memberikan catatan kritis terkait…
Wibi Andrino menolak dengan tegas aturan tentang gubernur Jakarta dipilih presiden, sebagaimana yang diusulkan dalam RUU DKJ.
Fraksi PKB DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat…
Sektor kebudayaan Betawi juga harus menjadi pengarusutamaan dalam penyusunan UU DKJ.
JPNN.com 
