ISKA menggelar kuliah umum di Unika Atma Jaya, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024 membedah penghapusan mandatory spending dalam UU…
Arvindo, PPEI, dan Akvindo menyesalkan regulasi DJPK yang dinilai memberatkan pelaku UMKM.
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyoroti pada metode omnibus pada penyusunan RPP UU Kesehatan.
APTI menolak RPP UU Kesehatan jika merugikan petani tembakau. Mereka siap bergerak
Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Garindra Kartasasmita menyarankan pasal zat adiktif diatur tersendiri.
Wajar jika banyak pihak yang khawatir atas rencana pelarangan total bagi iklan, promosi, dan sponsorship dari produk tembakau…
Saat ini belum diketahui secara jelas seperti apa bentuk PP yang akan menjadi aturan turunan dari UU Kesehatan…
Target cepat penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan memunculkan kekhawatiran minimnya partisipasi publik.
Sistem informasi manajemen ePuskesmas bisa mendukung ADINKES untuk meningkatkan layanan primer masyarakat.
Bamsoet menegaskan setiap dokter harus mampu mempertanggungjawabkan atas tindakan kedokteran yang dilakukannya. Simak penjelasan selengkapnya
Menurut LaNyalla negara saat ini di bawah kendali sembilan ketua umum partai dan seorang presiden terpilih.
Moeldoko menyatakan bahwa tidak semua dokter di Indonesia ini menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi UU.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini membeber alasan Fraksi PKS DPR menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi UU.
Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pemerintah dan DPR tidak perlu terus memberikan…
Dahlan Iskan menyoroti proses lahirnya UU Kesehatan yang tidak perlu harus 1.000 kali rapat. Dia menilai demokrasi di…
Fraksi Demokrat DPR RI menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi UU Kesehatan.
DPR, pada Selasa (11/7) menyetujui RUU Kesehatan menjadi UU meski dua fraksi ini menolak.
Sebanyak 60 ribu orang telah mendukung pandangan FSP RTMM SPSI pada petisi yang telah dibuat hingga saat ini.
Dibutuhkan sosialisasi jelang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta DPR tidak gegabah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Fraksi Partai Demokrat meminta pengesahan RUU Kesehatan di sidang paripurna ditunda dahulu. Herman Khaeron mengungkap alasannya.
JPNN.com 
