Juniver Girsang mengapresiasi Komisi III DPR RI yang menerima usulan Peradi SAI bahwa advokat mempunyai hak imunitas dalam pembahasan…
Advokat bukan sekadar jembatan dalam sistem peradilan, melainkan bagian integral darinya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengatakan hak imunitas…
Pada Jumat 21 Maret 2025 lalu, naskah RUU KUHAP akhirnya dirilis secara resmi oleh Pimpinan Komisi III DPR,…
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut RUU KUHAP mengatur terobosan tentang lapor polisi visa medsos. Begini…
Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution menyampaikan bahwa organisasinya terdiri dari kumpulan purnawirawan
Fadil juga menyayangkan pemangkasan kewenangan kejaksaan. Sedangkan polisi yang dalam catatan koalisi banyak korupsi malah diberikan kewenangan lebih
Akademisi Fakultas Hukum Unusia Erfandi menyoroti pengaturan penyidikan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi dan keterpaduan, penyidik dan penuntut umum, khususnya koordinasi polisi dan jaksa.
Advokat senior Junior Girsang menegaskan fungsi kejaksaan hanya boleh penuntutan, bukan penyidikan.
Draft KUHAP yang akan menghapus kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, menurut Maruarar, tidak tepat
Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Prof. Gayus Lumbuun mengatakan kepolisian sebaiknya tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam RUU…
Dalam RUU KUHAP sebaiknya kejaksaan tetap pada kewenangannya menjalankan penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum…
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyatakan Kejaksaan tidak akan mampu melakukan proses penyidikan
Revisi KUHAP diharapkan dapat menghapus masalah yang terjadi secara faktual di proses penyidikan
Guru Besar Hukum Universitas Pancasila, Prof Agus Surono, menekankan pentingnya memahami kewenangan masing-masing institusi
RUU KUHAP diharapkan untuk mengedepankan prinsip check and balance dalam penerapannya.
Akademisi mendesak revisi KUHAP dan KUHP harus selaras, terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara…
Sejumlah pasal dalam RUU KUHAP, yang berpotensi memunculkan penyalahgunaaan kewenangan dikritik keras.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura menggelar seminar nasional bertajuk Urgensi RUU Kejaksaan & RKUHAP.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia melakukan aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis…
JPNN.com 
