Hukum Rabu, 24 April 2019 – 20:53 WIB
Pasal Tipikor jadi Kendala Pengesahan RUU KUHP
RUU KUHP sampai saat ini belum dibawa ke sidang paripurna DPR karena masih terjadi tarik-menarik terkait persoalan pasal…
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah untuk menjawab kegelisahan…
RUU KUHP sampai saat ini belum dibawa ke sidang paripurna DPR karena masih terjadi tarik-menarik terkait persoalan pasal…
Presiden Joko Widodo mengatakan akan menyiapkan waktu khusus bertemu pimpinan KPK yang ingin berdiskusi dengannya terkait RUU KUHP
Wakil KPK Laode M Syarif menyatakan hingga saat ini tidak ada usulan lembaganya yang diakomodasi oleh pemerintah di…
Wiranto kembali menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak punya niat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU…
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya akan segera menemui Presiden Jokowi guna menyampaikan penolakannya atas RUU KUHP.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah punya niat mengurangi kewenangan…
Presiden Jokowi mengaku telah menerima surat dari pimpinan KPK terkait masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP. Pada prinsipnya…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga RUU Antiterorisme baru yang baru saja disetujui untuk disahkan telah memicu kemarahan sel-sel…
TM Mangunsong menilai sikap DPR RI yang tetap kukuh memasukkan pasal pemberantasan korupsi dalam RUU KUHP mengindikasikan legislatif…
Banyak catatan yang harus diwaspadai dalam RUKHP yang rencananya dipercepat penyelesaiannya oleh DPR.
ICW mencatat ada tiga ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi seiring pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menurut Hendardi, tidak ada alasan memaksa mempercepat pengesahan RUU KUHP karena semua jenis kejahatan telah memiliki aturan dan…
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ahli hukum ke Istana Merdeka pada Rabu (28/2). Pertemuan ini membahas UU MD3…
Insan pers mendesak pasal dalam revisi RUU KUHP yang berpotensi membungkam kebebebasn pers dicabut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. Menurutnya, itu akan menjadikan presiden seperti…
Jika revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara maka hal itu sama…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pasal penghinaan kepala negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dalam…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan asal usul munculnya wacana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang diduga…
Wakil Ketua Komisi III DPR Ada aspirasi menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara seiring revisi KUHP yang…
Anggota Panja Arsul Sani mengatakan, secara norma dasar, pasal penghinaan presiden di RUU KUHP berbeda dengan yang sudah…