Humaniora Jumat, 03 April 2020 – 12:44 WIB
Buruh Desak DPR Setop Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
DPR diharapkan bisa berempati terhadap situasi dan kondisi bangsa, bukan malah memperkeruh suasana dengan melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus…
Arief Poyuono meminta Luhut dan Said Didu berdamai, karena polemik itu memicu perpecahan bangsa Indonesia dalam memerangi Covid 19.
DPR diharapkan bisa berempati terhadap situasi dan kondisi bangsa, bukan malah memperkeruh suasana dengan melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus…
Ini membuktikan seluruh buruh di Indonesia menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga…
MPBI berharap pemerintah dan DPR juga berempati dengan situasi penyebaran corona saat ini dengan menunda pembahasan Omnibus Law…
Ketika presiden bertemu beberapa tokoh di Istana Bogor, menyatakan narasi (RUU Omnibus Law Cipta Kerja) harus bagus dan…
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menilai langkah pemerintah melahirkan kebijakan omnibus law merupakan terobosan besar.
RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Tidak mungkin menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam waktu 100 hari di parlemen.
Amerika Serikat dan negara lain juga pernah menerapkan omnibus law tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat dan ekonominya.
Wapres Ma'ruf Amin berharap Omnibus Law bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok baik buruh dan pengusaha serta kalangan lainnya…
RUU Cipta Kerja merupakan cara pemerintah mengatasi buruknya penataan regulasi perinzinan usaha.
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku sudah bertemu dua pimpinan organisasi buruh, terkait polemik RUU Omnibus Law Cipta…
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara di dunia dengan produk undang-undang terbanyak sehingga butuh RUU Omnibus Law…
Wakil Ketua Umum KADIN Shinta W. Kamdani mengatakan RUU Omnibus Law akan sangat membantu dunia usaha untuk tetap…
Peneliti mengatakan pemerintah sebaiknya segera melakukan penarikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari DPR, untuk perbaikan materi yang…
Imbasnya, beberapa buruh yang tidak ikut aksi turun ke jalan menjadi korban pemukulan dan perusahaan terhenti proses produksinya.
Dalam RUU omnibus law, larangan membakar lahan menjadi lebih luas, bukan hanya bagi pemegang izin.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai sosialisasi terkait RUU Omnibus Law sektor LHK.
RUU Omnibus Law sektor lingkungan dan kehutanan akan menetapkan standar yang harus dipenuhi pelaku usaha.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memastikan RUU Omnibus Law tetap memegang teguh prinsip lingkungan.