KLHK memastikan sanksi-sanksi terhadap kejahatan lingkungan di RUU Omnibus Law tetap ada dan ditegakkan sesuai aturan.
RUU Omnibus Law di bidang pengendalian lahan dan kemudahan proyek pemerintah ini sangat diperlukan oleh Kementerian PUPR.
Penerapan metode Omnibus Law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.
Kelompok pekerja buruh diharapkan tetap solid untuk mengawasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sudah…
Menteri LHK Siti Nurbaya bergerak cepat menyosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mensosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bidang LHK di Yogyakarta.
Penegakan hukum lingkungan pada perusahaan yang areanya terjadi karhutla bukan untuk mengejar kesalahan tetapi memberi efek jera sekaligus…
Semangat yang diusung RUU Omnibus Law adalah penyederhanaan regulasi karena selama ini banyak investasi yang akan masuk tetapi…
Universitas Diponegoro dengan Ikatan Alumni Undip menaruh perhatian khusus terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Gabungan serikat buruh seluruh Indonesia akan menggelar demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 23 Maret.
Penyederhanaan perizinan yang tertuang dalam RUU Omnibus Law diyakini akan membuat sektor properti makin bergairah.
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan digelar pada 23 Maret 2020 bertepatan sidang Paripurna…
KSPSI memang dikenal dekat dengan pemerintah karena telah menjadi pendukung Presiden Jokowi sejak maju Pilgub DKI di 2012,…
Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
Intinya RUU Omnibus Law mengedepankan kecepatan pelayanan tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ketidakkompakan menteri di pemerintahan Presiden Jokowi soal omnibus law RUU Cipta…
Sekjen PPP Arsul Sani tidak yakin terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja,…
Pemerintah tidak mungkin membuat aturan yang memungkinkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP), bisa mengganti Undang-undang seperti ketentuan dalam pasal…
Menteri Ida membantah pihaknya tidak melibatkan kaum buruh dalam menyusun draf RUU Omnibus Law.
Menko Polhukam Mahfud meyakini DPR RI akan mengubah sendiri redaksi kalimat dalam pasal yang salah ketik.
Jubir FPI Munarman, merasa ragu dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly, yang mengaku ada kesalahan ketik saat menyusun Pasal…
JPNN.com 
