Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dijadwalkan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin, 19
Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dijadwalkan akan disahkan menjadi UU pada Senin, 19 Juni 2017.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A Temenggung meyakini Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika saksi parpol dalam pelaksanaan pemilu dibiayai negara, berarti saksi tersebut bertanggung…
Persoalan alokasi 15 kursi tambahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih belum…
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) belum memutuskan sistem yang akan digunakan pada pesta demokrasi…
Panitia Khusus RUU Pemilu kembali menggelar rapat untuk mengambil keputusan terhadap isu-isu krusial yang belum disepakati, di Gedung…
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan lima isu krusial Rancangan Undang Undang Pemilu segera akan diputuskan Kamis…
Persoalan penentuan besaran presidential threshold (PT) di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih belum final.
Ambang batas bagi parpol untuk masuk parlemen (parliamentary threshold) yang menjadi salah satu isu krusial RUU Pemilu mulai…
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu belum juga mencapai babak final.
Rapat Panitia Kerja RUU Penyelenggaraan Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/6), menyepakati jumlah anggota KPU…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan penambahan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas…
Dua dari 15 kursi tambahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direncanakan dialokasikan ke Kalimantan Barat (Kalbar).
Rapat Pansus RUU Pemilu tampaknya belum beranjak dari isu-isu yang pernah dibahas sebelumnya.
Pansus RUU masih terus melakukan pembahasan terkait sejumlah materi yang belum disepakati.
Pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara marathon. Perkembangan terbaru, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi telah berhasil menyelesaikan pembahasan
Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemerintah menyepakati penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Sejumlah isu krusial telah disepakati antara DPR dan Pemerintah yang membahas Rancangan Undang Undang Pemilu.
Pansus RUU Pemilu dan pemerintah hingga kemarin (2/6) belum juga menyepakati sejumlah isu krusial.
Pansus RUU Pemilu menyepakati mekanisme verifikasi partai politik (parpol) ke depan.
JPNN.com 
