Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendesak DPR RI dan pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU Terorisme untuk secepatnya dijadikan undang-undang.
Pembahasan RUU Terorisme antara Pansus DPR bersama pemerintah masih berdebat mengenai satu isu krusial lagi, yaitu definisi terorisme…
Pemerintah dinilai perlu segera mengambil sikap tegas untuk menghentikan perdebatan panjang terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan
Mabes Polri memastikan terduga teroris Mulyadi yang menusuk anggota Brimob Polri tidak terafiliasi dengan kelompok teroris mana pun.…
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Supiadin Aries Saputra menyatakan, pelibatan TNI dalam memerangi terorisme bukanlah masalah
Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira yang membidangi pertahanan dan intelijen menyatakan, para pelaku teror makin nekat…
Polri telah mengantongi daftar nama warga negara Indonesia (WNI) yang pernah ikut berperang di Suriah. Salah satunya adalah…
Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri meminta kepada DPR RI untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003…
DPR dan pemerintah telah menyepakati sejumlah klausul dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme. Salah satu hal penting yang disepakati adalah…
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Reni Marlinawati mendukung upaya mempercepat pengesahan Rancangan
Anggota Pansus RUU Anti-terorisme Risa Mariska menyatakan tidak ada masalah dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme…
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanuddin menilai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan keniscayaan yang tidak…
Rancangan Undang-undang Terorisme masih belum tuntas. Pembahasan masih terus dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme dan pemerintah.
Pemerintah dan DPR segera menuntaskan revisi atas Undang-Undang Antiterorisme. Jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme nanti disetujui,
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan penegakan hukum dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme harus dilengkapi…
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan lambatnya pembahasan Revisi Undang-Undang Terorisme disebabkan oleh Ketua Pansus RUU antiterorisme
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengharapkan RUU Terorisme semakin menguatkan penegak hukum dalam rangka pemberantasan teroris.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengharapkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa…
Mabes Polri meminta Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme dibedakan dengan kewenangan antara kepolisian dengan TNI.…
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme Muhammad Syafii heran ada yang menuduh pihaknya lamban menuntaskan aturan tersebut.
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Terorisme Muhammad Syafii mengatakan, pihak yang mempersoalkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia
JPNN.com 
