Ketua DPR Puan Maharani menyebut kehadiran PDIP dalam pembahasan RUU TNI demi meluruskan ketentuan yang menyimpang dari arahan partai.
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menggelar aksi simpatik mendukung revisi UU TNI. Begini tuntutan mereka.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatalan tiga pasal perubahan yang ada RUU TNI sudah dibahas dan mendapat masukan…
Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengungkapkan polisi memanggil aktivis KontraS seusai menggeruduk lokasi pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont,…
Ketua DPR Puan Maharani menyebut perluasan penempatan prajurit TNI aktif di luar organisasi induk berjumlah 15 kementerian atau…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebut RUU TNI membahas tiga hal, yakni kedudukan instansi militer, usia…
Berikut ini 3 pasal yang diubah dalam RUU TNI, simak juga daftar 15 jabatan sipil yang bisa diisi…
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dibahas dengan…
Peneliti Formappi Lucius Karus menduga alasan Komisi I dan pemerintah memilih rapat di hotel membahas Revisi UU TNI…
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut KontraS pernah diundang membahas RUU TNI, tetapi tidak pernah memenuhi…
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto ungkap poin pembahasan RUU TNI di sebuah hotel yang sempat digeruduk aktivis…
Rapat tertutup anggota DPR RI bahas RUU TNI di hotel mewah digeruduk aktivis koalisi masyarakat sipil yang minta…
Komnas HAM menilai perluasan kewenangan TNI-POLRI melalui revisi undang-undang perlu untuk ditinjau ulang.
Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengungkap sejumlah masalah temuan lembaganya dalam RUU TNI. Begini penjelasannya.
Syamsu Rizal menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi dan melalui proses seleksi terbuka.
PBHI mengkritik RUU Kejaksaan yang dinilai menambah kewenangan jaksa secara berlebihan dan berpotensi mengancam negara hukum. Ada istilah…
Pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI kepada Komisi I DPR RI dan untuk dibahas, Selasa…
Abraham menekankan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil harus tetap mengutamakan keahlian dan profesionalisme.
Analisis jabatan yang jelas harus menjadi dasar utama dalam menentukan apakah posisi tersebut benar-benar membutuhkan personel berlatar belakang…
Menurut Usman, revisi ini bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya membatasi peran TNI di ranah sipil.
Eks pimpinan KPK Saut Situmorang mengkritik pembahasan RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI yang dinilai bermasalah.
JPNN.com 
