Said Abdullah menyesalkan pernyataan bombastis dramatis Anies Baswedan yang akan melakukan PSBB di DKI Jakarta.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah…
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah merespons langkah Baleg DPR yang mengebut proses revisi Undang Undang (UU) No…
Konstruksi revisi UU Nomor 23 tahun 1999 belum menyentuh tantangan ekonomi, terutama sektor keuangan kita kedepan.
Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atas upaya nyata menemukan obat dan vaksin untuk antisipasi…
Serangan wabah Covid 19 telah menyebabkan terjadinya disrupsi pada aktivitas ekonomi di sektor riil maupun keuangan, memukul baik…
Dampak dari makin tingginya covid-19 telah dirasakan oleh seluruh warga dunia sehingga perlu mengoptimalkan program perlindungan sosial.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengharapkan kepada pemerintah merencanakan kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif agar memiliki efek nendang…
Bupati Ciamis membantah tuduhan yang disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah soal rumah sakit memanipulasi data pasien…
Menurut Said, perlu ada langkah bersama antara Pemerintah dan BI dalam bentuk berbagi beban terkait program pemulihan ekonomi…
Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan…
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengharapkan APBN 2021 menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif dan efisien…
Apabila pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02%, pada tahun 2020 beberapa lembaga internasional memprediksikan pertumbuhan ekonomi…
Pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, dan menghajar ekonomi global dan domestik membuat banyak negara melakukan berbagai kebijakan.
Salah satu dari empat rekomendasi Banggar DPR adalah Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – 600…
Rizal Ramli menanggapi usulan Said Abdullah agar BI mencetak uang hingga Rp 600 triliun untuk menyelamatkan ekonomi di…
Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
Jika program Kartu Prakerja kurang tepat sasaran, Pemerintah seharusnya mau mengoreksinya. Ini juga momentum penataan UMKM.
Pengalaman berurusan dengan IMF menjadi pil pahit bagi Indonesia, harganya sangat mahal. Hingga kini kita masih mengangsur Surat…
Presiden Jokowi mengeluarkan rangkaian kebijakan sebagai langkah antisipatif atas makin eskalatifnya pandemi corona. Salah satunya Perppu Corona.
Selain upaya-upaya penanganan langsung yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19, pemerintah bersegera membuat kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial.
JPNN.com 
