Kemenag mengklaim uu cipta kerja memangkas proses pengurusan sertifikat halal menjadi 21 hari saja
Saat ini gaya hidup halal telah berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir baik secara global maupun nasional.
RUU Cipta Kerja membolehkan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengeluarkan sertifikasi halal.
Pelaku usaha berskala kecil lewat RUU Cipta Kerja juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Menag Fachrul Razi menyebutkan wapres sudah menyetujui langkah Kemenag dalam percepatan proses sertifikasi halal.
Sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mendapat kritikan dari dewan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, memastikan layanan sertifikasi halal tetap berjalan.
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan isu sertifikasi halal dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap…
Label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang mengganggu kesehatan…
Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa tidak ada ketentuan di RUU omnibus law yang menghapus pasal kewajiban melakukan uji sertifikasi…
Salah satu yang ditekankan dalam omnibus law produk halal menyangkut penyederhanaan proses sertifikasi halal..
Direktur Indonesia Halal Care (IHC) Yosep Yusdiana mengatakan, masih banyak yang mengira sertifikasi halal produk makanan dan minuman…
Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) per 17 Oktober 2019 mendapat dukungan…
Pelaku bisnis dari Meksiko menghadapi sejumlah tantangan besar dalam upaya mereka menembus pasar Indonesia. Salah satu tantangan itu…
Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan segera…
Bareskrim Polri melakukan gelar perkara untuk kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar dalam perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis…
Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju terkait perlunya sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman yang dipasarkan oleh…
Menag Lukman Hakim mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang jaminan produk halal.
Penyatuan proses sertifikasi dan pengajuan/perpanjangan izin edar diharapkan akan lebih mudah dan efisien.
Dalam ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang jaminan produk halal, peran MUI dalam proses sertifikasi halal tetap…
Sudah terbit PP No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk…
JPNN.com 
