Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan.
Wali Kota (walkot) Pangkalpinang M Irwansyah membagikan 777 sertifikat tanah kepada warganya pada Senin (29/1) ini.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memfasilitasi warga perumahan Violet Garden, Kelurahan Kranji, Kota Bekasi yang tak bisa menarik…
Hal itu dilakukan bersamaan dengan penyerahan 5.534 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Sumatera Selatan.
Jokowi meminta pemegang sertifikat untuk menjaga dan menggunakan dengan baik sertifikat yang dimiliki agar bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan…
Program bagi-bagi sertifikat tanah ternyata berdampak pada naiknya pertumbuhan kredit. Tanah yang digunakan sebagai jaminan kredit nilainya mencapai…
Presiden Jokowi mengaku tahu bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN kerja siang malam untuk mengejar target penerbitan sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1).
Sertifikat tanah yang dibagikan Presiden Jokowi merupakan terobosan untuk mengurangi beban masyarakat.
Presiden Joko Widodo targetkan sembilan juta sertifikat tanah rampung tahun depan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah secara serentak untuk rakyat di kota Palu, kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi…
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, di era pemerintahan Jokowi, sudah 1.080.000 hektare tanah diberikan kepada rakyat.
Sebanyak 705.194 sertifikat dibagikan kepada masyarakat di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jogjakarta.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan terus menggenjot pembagian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sepuluh ribu sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di Dome Bale Rame,…
BPN Selayar ingin memecahkan rekor penuntasan sertifikat terbanyak di Indonesia dalam setahun.
Sedikitnya, ada 5.750 sertifikat tanah yang diserahkan ke pemiliknya.
Pemerintah Provinsi DIY sampai sekarang masih kebijakan tentang larangan warga nonpribumi memiliki tanah. Kebijakan itu berlaku sejak 1975.
Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi sengketa tanah di Indonesia.
Sebanyak 7 ribu sertifikat dibagikan kepada masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten…
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.
.jpeg)
JPNN.com 
