Menurut Jokowi, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak…
Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim berharap Presiden Joko Widodo terpilih lagi pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.
Setiap saya turun ke lapangan, ke desa maupun ke kampung, yang saya dengar adalah banyak sengketa-sengketa lahan, sengketa…
Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lampung Tengah untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Sayangnya masih banyak rakyat belum memilikinya. Hal itu dapat dilihat dari data pada 2015 yang menyebut bahwa dari…
Jokowi juga akan menyerahkan sertifikat untuk rakyat di Kabupaten Tegal, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum.
Presiden Jokowi akan berkunjung ke Samarinda pada 25 Oktober mendatang, antara lain untuk menyerahkan sertifikat tanah.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya mengatakan, ada 1,6 juta bidang tanah di Ibu Kota yang…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan langsung sertifikat tanah untuk masyarakat dari Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi…
Presiden Joko Widodo memyerahkan 8.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Kabupaten Grobogan dan sekitarnya saat kunjungan kerjanya…
Edy si pelaku penipuan pengurusan sertifikat tanah yang mencatut BPN dibekuk keluarga korban.
Rakyat mulai merasakan manfaat program percepatan sertifikasi tanah di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla…
Pada tahun ini pemerintah mengejar target sebanyak 7 juta sertifikat harus dapat diterbitkan kepada masyarakat yang berhak.
Ormas Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku Nusantara memberikan bukti kepada masyarakat yakni membagikan ribuan sertifikat tanah…
Ombudsman menemukan malaadministrasi dalam penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.
PAN mengklaim, fakta yang muncul soal pembagian sertifikat tidak seratus persen terealisasi.
Jokowi berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat.
Seolah merespons kritikan Amien Rais, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah bukan pengibulan.
Kejaksaan Negeri Kotim resmi menahan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah, Jamaludin.
Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak arogan. Tapi, ujar Fahri, kuping pemerintah kurang tebal. Tidak tahan mendengar kritik
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyatakan, lahan Indonesia yang dikuasasi asing bukan karena kebijakan…
JPNN.com 
