Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak pantas diterapkan di Indonesia. Begini alasannya.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memperingatkan kader PDIP saat pembukaan rakernas partai itu pada Selasa (21/6).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan agar amendemen UUD 1945 jangan dilakukan hanya setengah hati sesuai…
Kisruh TWK KPK yang tak selesai-selesai dipermasalahkan sebagian pihak ternyata menginspirasi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengatakan, tidak ada lagi negara yang menerapkan sistem presidensial atau…
Dalam kajian ilmu politik, sistem presidensial dinyatakan punya sejumlah kelemahan. Salah satunya potensi deadlock atau kebuntuan dalam hubungan…
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak publik memikirkan ulang sistem parlementer
Dampak baik dari penguatan sistem presidensial adalah rakyat akan mendapatkan presiden yang juga seorang negarawan.
Saleh menuturkan bahwa untuk memperkuat peran MPR dalam sistem presidensial, maka perlu segera melakukan amendemen UUD NRI 1945.
Menurut Fahri Hamzah, para pimpinan partai politik eks pendukung Prabowo – Sandi belum jelas sikap politiknya karena mereka…
Wacana pengurangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari empat orang menjadi dua orang, dinilai sangat berbahaya bagi pola…
JPNN.com 
