Sukamta PKS berharap Menhan Prabowo Subianto turun tangan atas peristiwa penembakan dua prajurit TNI yang tewas di tangan KKB…
Sukamta mengatakan, Perpres RAN PE tampak sia-sia dibuat. Tanpa Perpres RAN PE, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Terorisme.
Pemerintah harus segera memastikan apakah drone laut itu sekadar ulah orang iseng atau mata-mata asing.yang membahayakan keamanan nasional.
Benda asing diduga drone bawah air masuk perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Sukamta juga berharap berharap pemerintah tidak sewenang-wenang menyikapi kepulangan Habib Rizieq.
Sukamta menilai kemenangan Joe Biden memberikan harapan dan stabilitas di beberapa kawasan.
Sukamta khawatir rencana dari Kemenkominfo itu berdampak kepada kebebasan berekspresi.
Sukamta menilai terdapat permasalahan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Apa itu? Silakan disimak.
Sukamta sebut seharusnya pemerintah mengedepankan pemenuhan hak warga negara secara luas. Yaitu terjaminnya keterbukaan informasi publik.
UU Cipta Kerja membuat investasi asing bisa berdatangan ke Indonesia. Praktik seperti itu yang dinilai Sukamta seperti kebijakan…
Tiongkok punya ambisi besar kembangkan ekonomi. Disahkannya RUU Ciptaker membuat investor China bakal berdatangan.
Anggota Fraksi PKS di DPR, Sukamta, menyebut penanganan COVID-19 yang amburadul jadi bukti biosecurity Indonesia lemah.
PKS mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB yang terus konsisten membela Palestina.
Sukamta mengatakan, masih ada item uang insentif prajurit TNI yang cuma Rp 2.000.
Politikus PKS menilai pemerintah terburu-buru menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, begini alsannya.
Penggunaan influencer dalam menyosialisasikan Omnibus Law disorot tajam oleh Sukamta. Seperti apa komentarnya? Simak selengkapnya di sini.
Bagaimana sikap PKS setelah muncul salib di spanduk HUT Ke-75 RI? Berikut tanggapan dari seorang politikus PKS.
Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR mempertanyakan keterlibatan Prancis dalam pembangunan pusat data nasional Indonesia.
Sukamta mengkritik pernyataan Jokowi yang memerintahkan jajarannya mewaspadai gelombang kedua corona.
Sukamta khawatir dengan rencana pembangunan Pusat Data Nasional memakai dana luar negeri.
Apakah pergantian nama Gugus Tugas COVID-19 mampu menyelesaikan persoalan pandemi secara substansial?
JPNN.com 
