Humaniora Kamis, 15 Oktober 2020 – 22:41 WIB
Sukamta Nilai UU Cipta Kerja Menghadirkan Celah Liberalisasi dalam Industri Alat Utama Pertahanan
Sukamta menilai terdapat permasalahan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Apa itu? Silakan disimak.
Sukamta khawatir rencana dari Kemenkominfo itu berdampak kepada kebebasan berekspresi.
Sukamta menilai terdapat permasalahan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Apa itu? Silakan disimak.
Sukamta sebut seharusnya pemerintah mengedepankan pemenuhan hak warga negara secara luas. Yaitu terjaminnya keterbukaan informasi publik.
UU Cipta Kerja membuat investasi asing bisa berdatangan ke Indonesia. Praktik seperti itu yang dinilai Sukamta seperti kebijakan…
Tiongkok punya ambisi besar kembangkan ekonomi. Disahkannya RUU Ciptaker membuat investor China bakal berdatangan.
Anggota Fraksi PKS di DPR, Sukamta, menyebut penanganan COVID-19 yang amburadul jadi bukti biosecurity Indonesia lemah.
PKS mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB yang terus konsisten membela Palestina.
Sukamta mengatakan, masih ada item uang insentif prajurit TNI yang cuma Rp 2.000.
Politikus PKS menilai pemerintah terburu-buru menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, begini alsannya.
Penggunaan influencer dalam menyosialisasikan Omnibus Law disorot tajam oleh Sukamta. Seperti apa komentarnya? Simak selengkapnya di sini.
Bagaimana sikap PKS setelah muncul salib di spanduk HUT Ke-75 RI? Berikut tanggapan dari seorang politikus PKS.
Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR mempertanyakan keterlibatan Prancis dalam pembangunan pusat data nasional Indonesia.
Sukamta mengkritik pernyataan Jokowi yang memerintahkan jajarannya mewaspadai gelombang kedua corona.
Sukamta khawatir dengan rencana pembangunan Pusat Data Nasional memakai dana luar negeri.
Apakah pergantian nama Gugus Tugas COVID-19 mampu menyelesaikan persoalan pandemi secara substansial?
Sukamta menyebut ada 3 persoalan yang muncul terkait kebijakan Jokowi memberikan tugas baru buat Prabowo.
Jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengomentari terbitnya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja.
Anggota DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease…
Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menyalahkan pelonggaran PSBB atas meingkatnya kasus virus corona yang mencetak rekor tertinggi dalam…
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah segera merespons laporan tenaga kesehatan, atas dugaan kasus hoaks dengan…