Syarief Hasan mengingatkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium jangan sampai menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Kebijakan ini harus diikuti…
Staf Khusus Presiden diangkat untuk memberikan pandangan dan masukan secara internal kepada Presiden, bukan untuk memerintah.
Informasi dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah menyebutkan ledakan bom terjadi di sebuah pemakaman yang menjadi tempat pelaksanaan…
Syarief Hasan menyebutkan bahwa Staf Khusus tidak memiliki kewenangan eksekutif yang bersifat memerintah.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai dalam bahaya karena terpuruknya bidang investasi.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengungkap pembicaraannya dengan Sri Sultan HB X setelah dua jam melakukan pertemuan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Makassar.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong pemerintah memprioritaskan pekerja dalam negeri dibanding TKA.
Syarief Hasan menyampaikan tiga pandangan masyarakat terkait wacana amendemen UUD 1945.
Yang benar pondok merupakan tempat belajar bagi cikal bakal pejuang serta pembela NKRI.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan jangan sampai ada rakyat tak bisa sekolah karena kemiskinan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyosialisasikan Empat Pilar MPR di Ponpes Roudhotul Muta'allimin Cianjur.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan tanggapi tuduhan Partai Demokrat dalangi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Pancasila terbukti mampu bertahan dari rongrongan seperti pemberontakan PKI, konflik SARA terorisme dan radikalisme.
Generasi muda Indonesia harus akrab dengan Pancasila. Sebab sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila selalu lekat serta mewarnai…
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah mendengar keberatan rakyat atas RUU Ciptaker
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di…
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang Partai Demokrat yang membeberkan tujuh fakta UU Cipta Kerja Omnibus…
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan membeber sejumlah masalah yang dihadapi buruh akibat UU Cipta Kerja.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyatakan Fraksi Demokrat menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Fraksi Demokrat akan menolak jika pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja
JPNN.com 
