BP Tapera mengalokasikan pembiayaan rumah subsidi di Jateng sebanyak 11 ribu unit.
Serikat Pekerja Banten akan mengadu ke sejumlah pihak terkait, termasuk Presiden Jokowi terkait kesepakatan mereka menolak UU P2SK…
Tolak Tapera, honorer dan PPPK minta 3 ini saja kepada pemerintah. Tidak muluk-muluk.
PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan…
Kementerian PUPR 2019, tercatat 81 juta jiwa generasi muda di Indonesia belum memiliki rumah sendiri.
Honorer & ASN PPPK menolak Tapera, mending fasilitasi uang muka, cicilan murah bagi honorer dan ASN PPPK
Buruh siap melakukan unjuk rasa secara nasional untuk menolak iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 27 Juni 2024.
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (6/6) tentang hal yang ditunggu honorer tiba, honorer pasti senang karena PJ Gubernur…
Ribuan buruh dan pekerja turun ke jalanan untuk menolak usulan soal Tapera, yang mewajibkan seluruh pekerja, baik yang…
Disnakertrans Jateng akan sampaikan ke pimpinan terkait penolakan Tapera oleh ratusan buruh.
Gaji honorer tidak seberapa malah mau dipotong Tapera lagi. Kebijakan rezim Jokowi tersebut dinilai aneh dan mengundang protes.
Tapera bisa jadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah menabung agar bisa memiliki rumah pertama.
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibatalkan. Dia juga ungkap temuan BPK…
Peneliti Midcash UGM menyoroti program tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Pemerintah diminta transparan saja.
DPR menyarankan pemerintah agar bisa duduk bersama dengan semua pihak terkait untuk kembali menyerap aspirasi terkait Tapera.
Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady menilai publik gaduh merespons kebijakan Tapera karena belum mendapat informasi yang…
Senator Teras Narang menilai perlu langkah politik menunda atau menghentikan kebijakan soal Tapera.
Berikut ini 4 alasan Apindo menolak program Tapera, antara lain dikaitkan dengan harga rumah yang terus meningkat.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai masyarakat banyak yang belum mendapat informasi secara utuh terkait…
Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengusulkan ke fraksinya di DPR untuk melakukan kajian soal polemik iuran Tapera.
Politikus PKS Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan catatan kritis setelah terbit revisi PP Tapera. Apa saja?
JPNN.com 
