Rencana kenaikan rokok akan mematikan ekonomi jutaan buruh industri rokok dan tembakau yang ada di seluruh Indonesia.
Pernyataan penolakan kenaikan cukai rokok tersebut disampaikan secara resmi oleh gabungan elemen mata rantai IHT, dalam aksi penyerahan…
Kenaikan tarif cukai rokok 2022 dinilai hanya akan menyebabkan buruh pabrikan rokok terancam di-PHK atau mengalami pengurangan jam…
Kenaikan tarif cukai berpotensi menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja dan serapan tembakau.
Wacana revisi PP 109/2012 ini tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.
Pemerintah seharusnya lebih dahulu memperbaiki kesejahteraan petani tembakau serta tata niaganya.
Bea Cukai berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan negara, selain tetap menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan. Tubagus Firman Hermansjah…
Presiden Direktur Sampoerna, Mindaugas Trumpaitis, mengatakan pandemi Covid-19 berdampak kurang baik terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT)
Struktur cukai saat ini dinilai dapat disederhakan agar kebijakan kenaikan cukai lebih efektif.
Pada 25 Agustus 2021, RTMM SPSI telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon agar pemerintah melindungi…
Pengusaha minta pemerintah tidak menaikkan tarif cukai mengingat industri HPTL mengalami masa sulit di masa pandemi ini dengan…
Anggota Komisi XI DPR mendorong penyederhanaan tarif CHT (cukai hasil tembakau) melalui RUU KUP dengan menghapus pembatasan produksi.
Sebagai jalan tengah, LBM PBNU mengingatkan agar pemerintah berkomitmen membuat Roadmap IHT bagi kesejahteraan dan kepastian hidup petani…
Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah tidak bisa terus menekan industri hasil tembakau (IHT) dengan terus menerus menaikkan tarif cukainya.
Selama ini struktur tarif CHT di Indonesia juga terdiri dari banyak layer, sehingga menyebabkan kenaikan cukai tidak merata…
Kompleksitas sistem tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia dinilai menghambat optimalisasi pengendalian konsumsi tembakau dan penerimaan negara.
Lebih baik pemerintah menjaga IHT dengan kebijakan yang soft mengingat situasi ekonomi sedang tidak bagus dan sulit untuk…
Tanpa revisi PP 109 saja petani dan pengusaha tembakau sudah terbebani peraturan pemerintah dan kenaikan tarif cukai 2020.
Tidak tercapainya tujuan pengendalian tembakau disinyalir bakal memicu kegagalan Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals 2030
Peraturan produk HPTL sampai saat ini belum ada kepastian dan belum diatur secara jelas di Indonesia.
JPNN.com 
