Industri Senin, 20 September 2021 – 16:28 WIB
Ada Agenda Terselubung di Balik Rencana Revisi PP 109/2012?
Revisi PP 109/2012 dinilai tidak urgen untuk dilakukan. Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari publik terutama yang berkaitan dengan…
DBHCHT merupakan bagian dari transfer daerah dari hasil penerimaan cukai yang dimanfaatkan di bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengawasan.
Revisi PP 109/2012 dinilai tidak urgen untuk dilakukan. Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari publik terutama yang berkaitan dengan…
Kenaikan tarif cukai berpotensi menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja dan serapan tembakau.
Wacana revisi PP 109/2012 ini tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.
Pemerintah seharusnya lebih dahulu memperbaiki kesejahteraan petani tembakau serta tata niaganya.
Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dengan rutin menggelar operasi pasar
DPP K-SARBUMUSI menyikapi langkah Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang berencana menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok…
Realisasi penerimaan negara yang dibukukan Bea Cukai dihasilkan dari berbagai sektor, baik ekspor, impor, dan cukai.
Kenaikan cukai rokok pasti akan berdampak mulai dari produsen, konsumen, dan petani dan pekerja tembakau.
Produk tembakau alternatif menerapkan konsep pengurangan risiko (harm reduction).
Pakar Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana menilai sejauh ini tidak ada urgensi revisi PP 109/2012.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah undang-undang dan dikatakan efektif.
Mereka yang mendukung kenaikan tarif cukai tembakau beranggapan kebijakan tersebut hanya akan berdampak terhadap industri.
Industri Hasil Tembakau (IHT) ini menyerap tenaga kerja yang besar serta perputaran ekonomi.
Industri HPTL akan semakin berkembang, apabila banyak para pelaku usahanya yang mendaftarkan produknya agar memperoleh label SNI.
Kampanye Gempur Rokok Ilegal gencar dilakukan Bea Cukai di daerah sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah berkomunikasi dengan pemilik pabrik-pabrik rokok untuk membantu percepatan serapan tembakau petani.…
Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya mencegah peredaran rokok ilegal hingga ke daerah-daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau aktivitas di gudang yang membeli hasil petani tembakau
Pada 25 Agustus 2021, RTMM SPSI telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon agar pemerintah melindungi…
Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito bersama Kementerian Perindustrian telah rampung menggodok SNI untuk produk tembakau yang dipanaskan.