Hari ketiga pendaftaran PPPK 2024 gelombang I, banyak honorer tidak ada formasinya
Deputi Sinka BKN Suharmen minta honorer jangan salah memilih instansi pada pendaftaran PPPK 2024
Inilah jadwal pendaftaran PPPK 2024. Deputi Sinka BKN Suharmen mengatakan yang disepakati ialah alternatif 1
Raker dan RDP bersama Komisi II DPR, Menteri Anas menguraikan penyelesaian tenaga non-ASN hingga digitalisasi manajemen ASN, simak…
Pemerintah & DPR sudah sepakat menuntaskan honorer tendik jadi PPPK, termasuk yang dirumahkan
Honorer yang tidak terdata Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukan bodong. Ini fakta-faktnya.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, ada informasi penting dari BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN 2024.
Kepala BKPSDM) Kabupaten Kudus Putut Winarno mengungkapkan banyak honorer yang berharap ada mekanisme PPPK paruh waktu, pemda pun…
Penyelesaian honorer dipastikan molor dan tidak tuntas tahun ini, UU ASN 2023 pun didesak direvisi lagi
SK PPPK 2024 rencananya diserahkan Juni 2025, honorer bakal merogoh kocek dalam-dalam.
Ribuan honorer atau tenaga non-ASN di daerah ini berpeluang menjadi PPPK dan PNS pada 2024.
Pemkab Murung Raya fokus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer. Tahun ini pemkab mengusulkan 940 formasi PPPK.
Ada info P1 bakal digeser tenaga non-ASN di PPPK 2024, KemenPAN-RB memberikan jawaban singkat
Pemprov Jateng mendapat kuota 265 CPNS dan 4.181 PPPK 2024. Begini penjelasan Kepala BKD Jateng Rahmah Nur Hayati.
Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menjamin tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat THR Idulfitri 2024.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengambil kebijakan agar tenaga non ASN juga mendapatkan THR.
Pemkab Gorontalo siap membuka seleksi CPNS dan PPPK 2024. Pemkab menyiapkan 460 formasi, terdiri dari 94 CPNS dan…
Pemprov Kaltara mendapat jatah 1.403 formasi PPPK dan 65 CPNS 2024 dari KemenPAN-RB.
Fokus memperjuangkan tenaga honorer menjadi PPPK, Pemkab Bekasi tidak membuka formasi CPNS 2024.
Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.
Honorer patut gembira atas poin penting kesepakatan Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB tentang tenaga non-ASN. Begiin kesepakatannya.
JPNN.com 
