Kep. Riau Minggu, 03 Juni 2018 – 20:08 WIB
Anggota Dewan Pastikan tak Ada THR untuk Honorer
Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho mengatakan pengawai honorer di lingkungan Pemko Batam tidak akan mendapat…
Pencairan THR untuk PNS oleh pemerintah pusat dijadwalkan dilakukan pada 24 Mei nanti, namun honorer di Pemko Pekanbaru harus…
Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho mengatakan pengawai honorer di lingkungan Pemko Batam tidak akan mendapat…
Guru sukarela alias honorer di SMKN 2 Pariaman, Sumbar, dipastikan tidak akan mendapatkan THR (tunjangan hari raya).
Guru – guru PNS iuran untuk membeli sembako yang akan diberikan sebagai THR (tunjangan hari raya) guru honorer.
Pembayaran THR (tunjangan hari raya) untuk pegawai honorer di Kabupaten Sijunjung akan dibayarkan bersamaan dengan THR PNS.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan tenaga honorer tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.
Dengan alasan tidak ada aturan, pemda tidak akan memberikan THR (tunjangan hari raya) untuk honorer, kalau pun ada…
THR (tunjangan hari raya) untuk PNS di kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, akan dibayarkan pada 5 – 7 Juni…
Kemendagri tidak mungkin mengubah kebijakan dengan memperbolehkan pemerintah daerah memberi THR kepada pegawai honorer menggunakan dana dari APBD.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemndagri Syarifuddin meminta pemda mentaati aturan mengenai pemberian THR.
Di saat para PNS dikucuri THR dan gaji ke-13, para honorer pemda termasuk guru honorer, biasanya hanya mendapatkan…
Mestinya alokasi anggaran untuk THR guru honorer pemda disiapkan pemerintah pusat, bukan inisiatif pihak sekolah.
Pemerintah telah memastikan memberikan THR (tunjangan hari raya) untuk honorer di instansi pusat, tapi tidak untuk honorer pemda.
Sementara itu, di kalangan honorer beredar surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini diviralkan…
Bukan hanya PNS, tenaga honorer juga mendapatkan THR namun honorer pemda tidak mendapatkan tunjangan hari raya itu.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, honorer yang mendapatkan THR adalah yang diangkat PPK dan yang diangkat oleh kepala satker.
ADKASI resmi mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten se-Indonesia agar menyisihkan THR untuk honorer.
Tidak semua daerah bisa memberikan THR bagi honorer karena pendapatan asli daerahnya minim.
ADKASI protes karena pensiunan PNS yang sudah tidak bekerja malah mendapatkan THR sedangkan honorer tidak.
Ketum ADKASI Lukman Said akan menyerahkan dana THR yang diterimanya untuk diserahkan kepada honorer.