Jabodetabek Sabtu, 23 Desember 2017 – 15:35 WIB
Anies Baswedan Harus Tahu, TGUPP Itu Lembaga Ad Hoc
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Anies Baswedan bahwa TGUPP itu merupakan lembaga ad hoc sehingga tak bisa dianggarkan dari…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Anies Baswedan melanggar UU jika paksakan TGUPP dianggarkan APBD.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Anies Baswedan bahwa TGUPP itu merupakan lembaga ad hoc sehingga tak bisa dianggarkan dari…
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran TGUPP diambilkan dari dana operasional gubernur DKI Anies Baswedan dan wagub Sandiaga…
Mendagri Tjahjo Kumolo bereaksi atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut Kemendagri telah membatalkan TGUPP.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kerawanan di Pilkada serentak 2018.
Sudah ada usulan 314 pembentukan daerah otonom baru, tapi moratorium pemekaran daerah masih berlaku.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pengawas pemilu berani menindak tegas pelaku ujaran kebencian, SARA, dan fitnah
Menurut Tjahjo, anggaran tersebut akan dilihat berdasarkan kepentingan skala prioritas daerah dan pusat
Menurut Tjahjo, bagi Indonesia yang terpenting saat ini memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan menuju keadaan lebih baik.
Menurut Tjahjo, masalah biaya pengamanan harus dilihat secara jernih
Tjahjo menilai, dalam kasus Emil parpol tidak bersalah. Pasalnya, jika tokoh memiliki komitmen mewujudkan janji kampanye, tentu tidak…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, untuk biaya pengamanan baru dua provinsi yang menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian.
Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019
Moratorium pemekaran daerah belum dicabut. Pemerintah masih fokus merampungkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Mendagri Tjahjo Kumolo membeberkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Dengan demikian siapa pun nantinya terpilih dari hasil Pemilu 2019, dapat melanjutkan program-program program yang sudah dicanangkan.
Hingga kini, dari sekitar 189 juta wajib e-KTP, masih ada tujuh juta jiwa yang belum melakukan perekaman.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, akan ada perombakan kabinet atau reshuffle jelang Pilkada 2018 dan memasuki tahapan Pemilihan Umum…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui, untuk merampungkan perekaman hingga seratus persen sesuai target cukup sulit.
Optimistis Pilkada serenta 2018 partisipasi pemilih meningkat, tak ada politik uang, dan tak ada ujaran kebencian.