Pemilihan Umum Senin, 25 September 2017 – 20:53 WIB
Ini Alasan Peserta Pemilu 2014 Tak Perlu Diverifikasi Ulang
Secara prinsip, partai lama maupun partai yang baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku belum mendapat kabar tentang menteri yang bakal maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2018.
Secara prinsip, partai lama maupun partai yang baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda.
Tahap konsolidasi sedang berlangsung.
Hasil pemantauan yang dilakukan, masih ada saja pejabat di daerah berbohong pada masyarakat tekait ketersediaan blangko e-KTP.
Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengizinkan atau melarang pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI
Sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sementara 300 lebih tersangkut masalah hukum.
Mendagri Tjahjo Kumolo pasrah melihat OTT terhadap kepala daerah terus berulang
Mendagri menyatakan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu dia mengapresiasi OTT…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku terima jika dituding gagal karena banyak kepala daerah ditangkap KPK. Tapi, Tjahjo menegaskan, kada…
Mendagri Tjahjo Kumolo minta kepala daerah meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari OTT KPK
Tjahjo Kumolo merasa tidak pernah melarang pemutaran kembali film G 30 S/PKI.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa akan sangat repot jika partai politik yang ikut membahas UU Pemilu justru menggugatnya…
Mendagri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan kenapa dana parpol harus naik
Mendagri menganggap putusan MK atas UU Keistimewaan DIY sudah sangat tepat. Sebab dari aspek tata kelola pemerintahan, UUD…
Mendagri Tjahjo Kumolo usul agar Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi ketua tim sukses Joko Widodo pada pilpres 2019.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis anggapan yang menyebut kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung bereaksi atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap…
Kementerian Dalam Negeri berencana mengubah skema pertanggungjawaban inspektorat kabupaten/kota. Rencananya, tanggung jawab inspektorat kabupaten/kota