Legislatif Kamis, 29 November 2018 – 15:54 WIB
Fahri: Pemerintah Harus Tata Sistem Transportasi Online
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah mengatar sistem transportasi online.
Banyaknya pengemudi yang siap migrasi ke Go-Jek, menguatkan pandangan bahwa skema kemitraan di Grab tidak menarik dan tidak menguntungkan…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah mengatar sistem transportasi online.
Kurang apa pemerintah ini, dikasih tempat sudah, tapi tetap saja tidak nurut mereka (transportasi online) itu.
Padahal Dishub sudah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan transportasi online tersebut.
Pakar manajemen Rhenald Kasali menyebutkan, disrupsi merupakan titik awal yang kemudian memicu gelombang shifting pada beragam sektor perekonomian.
Praktisi informasi dan teknologi (IT) dari Universitas Indonesia (UI) Suryadi meyakini transportasi online masih memiliki setidaknya tiga kelemahan,…
Menurut Suryadi dengan menerapkan aturan yang sudah ada ke transportasi online ada dua hal yang akan didapat.
Kondisi sektor transportasi online di Indonesia sekarang ini layak disebut sedang mengalami quo vadis.
Sejumlah pengamat transportasi menilai akuisisi Uber oleh Grab akan berpotensi untuk menimbulkan lonjakan pengangguran
Kepala Staf Presiden Moeldoko akan menyalurkan aspirasi para driver transportasi online kepada Kemenhub.
Selama ini perusahaan aplikasi transportasi online tidak menganggap para pengemudi sebagai karyawannnya, namun sebatas mitra.
Anggota Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyebut Permenhub 108 cacat hukum dan wajib ditunda pemberlakuannya
Lemahnya sikap pemerintah dalam mengatur aplikator transportasi berbasis online dinilai menimbulkan banyak persoalan di masyarakat.
Pemerintah berkewajiban menerapkan prinsip persamaan kedudukan hukum. Karena itu, pemerintah secepatnya diminta memberlakukan kembali PM 108.
Menurut sumber Reuters, Grab tengah berupaya mengakuisisi bisnis Uber Technologies Inc's di kawasan Asia Tenggara
Sikap pemerintah yang lambat menerapkan Permenhub 108 tahun 2017 terus disoal. Pemerintah terkesan tak tegas menjalankan aturan tentang…
Kakorlantas Irjen Royke Lumowa mengatakan, aturan itu dianggap sudah tepat untuk memberikan jaminan dan keamanan angkutan online.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan dinamika industri transportasi saat ini semakin komplek dengan hadirnya transportasi berbasis online.
ProDEM mendesak agar para perusahaan aplikator memenuhi hak para pengemudi pekerja atau yang akrab disapa mitra, termasuk BPJS…
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memberikan kebijakan adil terkait tuntutan sopir angkutan umum online.
Para sopir taksi konvensional yang sebelumnya bisa mendapatkan Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per hari, kini…