Yang diminta adalah kesetaraan, jadi kalau yang reguler mengikuti beberapa persyaratan kir, SIM, membayar retribusi dan sebagainya, maka online…
Perusahaan transportasi online harusnya taat aturan Kemenhub
Perusahaan semakin sering mengubah dan menambah aturan tanpa melibatkan para driver
Kehadiaran pemerintah tidak ada maksud-maksud tertentu untuk menolak satu pihak atau menganakemaskan yang lainnya.
Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik pelaku usaha, pengguna jasa serta seluruh stakeholder transportasi.
Revisi PM 26/2017 diciptakan demi mencapai kesetaraan dan upaya untuk mengakomodir kebutuhan seluruh pihak.
Lokasi jarak radiusnya dengan lokasi target pelanggan transportasi online juga akan diatur dan tidak bisa ngetem di mal-mal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba menjajal menggunakan transportasi online dari kediamannya.
Pemerintah tidak boleh menghapus tarif bawah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Maraknya transportasi online menunjukkan tumbuhnya ekonomi kreatif dan digital. Transportasi online menjadi sumber ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kementerian Perhubungan dinilai salah langkah karena menyamakan aturan transportasi online dengan konvensional
Pengamat transportasi online Azas Tigor Nainggolan menilai transportasi online punya hak masuk kawasan bandara
Pemerintah diingatkan bahwa 14 pasal di Permenhub 26/2017 yang telah dihapus MA tak boleh digunakan lagi dalam produk…
Pakar hukum menegaskan bahwa Permen tentang transportasi online masih berlaku meski sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung
Berbeda dengan klaim pihak Organda, Permenhub 26/2017 masih berlaku sebagai payung hukum transportasi online. MA hanya menganulir 14…
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 26 Tahun 2017 tentang…
Keberadaan ojek online di Kota Madiun, Jatim kini terus menjamur.
Kebijakan Pemerintah Kota Batam melarang transportasi online beroperasi ternyata membuat kesal warga. Rasa kesal itu diekspresikan dengan petisi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin angkutan online setara dengan angkutan yang sudah ada.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo meminta daerah untuk siap dan bersama-sama menerapkan aturan angkutan sewa khusus (online) pada 1…
Kementerian Perhubungan mengumpulkan beberapa stakeholder terkait untuk berdiskusi membahas kesiapan implementasi aturan angkutan sewa khusus atau
JPNN.com 
